Gragehotels.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan situasi rapat Kabinet Indonesia Maju pasca Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa presiden boleh memihak lalu berkampanye.
Hal itu disampaikan Hasto berdasarkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tersebut juga merupakan kader PDIP.
“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana pada rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di tempat Industri Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, DKI Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa kemudian negara harus mengurangi diri dari berbagai kenyamanan akibat untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan pada prinsip yang tersebut dijalankan oleh Bu Risma,” tambah dia.
Pada kesempatan yang mana sama, Hasto juga mengungkit kegiatan bantuan sosial (bansos) Jokowi yang digunakan tidaklah melibatkan Mensos Risma.
Menurut Hasto, hal ini berpotensi menjadi politisasi bansos. Padahal, bansos tidak hanya sekali kebijakan Jokowi selaku presiden, tetapi juga kebijakan yang dibangun oleh legislatif.
“Inilah yang mana menjadi kebijakan partai yang tersebut kemudian diperjuangkan bersama-sama pada DPR RI dengan dukungan seluruh partai urusan politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos tidak kebijakan presiden,” ujar Hasto.
Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dilaksanakan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, ia mengumumkan pembagian bansos mampu terkesan politis.
“Beliau (Risma) tiada mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan urusan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang dimaksud sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tak diajak?” ujar Hasto.
“Termasuk di dalam di kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dimaksud dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini adalah penyalahgunaan urusan politik bansos yang tersebut sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” lanjut dia.
Jokowi Tak Ajak Risma
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini bukan terlibat Presiden Jokowi pada waktu membagikan bansos.
Menurut dia, kementerian/lembaga yang diajak dengan segera oleh Jokowi pada pembagian bansos adalah merekan yang mana terkait dengan acara bansos tersebut.
“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog lalu Badan Pangan. Jadi lebih besar pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di area setiap daerah. Jadi yang tersebut diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari di area Kantor Kemensetneg, Ibukota Indonesia Pusat, Mulai Pekan (29/1/2024).
Ari membantah kabar bahwa Jokowi tiada meminta Risma oleh sebab itu berstatus sebagai kader PDIP.
“Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian,” ucap Ari.
(Sumber: Suara.com)
