Gragehotels.co.id – JAKARTA – Kampus miliki peran penting sebagai agen pembaharuan atau agent of change pada masyarakat. Selain sebagai pusat inspirasi yang dimaksud menggalakkan pembaharuan positif juga membantu menciptakan masa depan bangsa yang tersebut lebih lanjut baik.
Hal yang dimaksud diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan (DKPP) Heddy Lugito pada acara wisuda peserta didik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang mana diselenggarakan hari ini, Selasa (23/4/2024).
“Dalam berbagai perkara yang dimaksud ditangani, DKPP masih memandang rendahnya tingkat kesadaran tentang pentingnya menjaga lalu melaksanakan kode etik pelopor pemilu. Rendahnya tingkat kesadaran tak cuma terjadi pada tingkat masyarakat, tetapi juga pada pengurus pemilihan umum itu sendiri,” katanya.
Heddy memaparkan potret penyelenggaraan pemilihan 2024, postur lalu kiprah pelopor pemilu, dinamika yang mana terjadi, dan juga berbagai pelanggaran yang tersebut masih mewarnai pemilihan umum di tempat negeri ini sebagai unsur renungan serta pembelajaran untuk semua.
“Hal ini dapat menjadi sekolah yang mana berharga bagi masyarakat, khususnya dunia kampus sebagai agent of change bagi tegaknya demokrasi, terkhusus demokrasi pilpres yang mana bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat untuk duduk di area di lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, juga mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Salah satu cara yang mana bisa saja diadakan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilihan umum lalu mengembangkan demokrasi adalah dengan meningkatkan literasi penduduk dengan memulai pembangunan universitas yang mana inklusif yakni, sebuah tempat belajar yang tersebut memberikan kesempatan pada setiap orang untuk belajar, tumbuh, dan juga berkontribusi, terlepas dari latar belakangnya. Hal ini sangat berguna agar setiap siswa merasa diterima juga mempunyai kesempatan yang mana identik untuk sukses.
Baca Juga: Generasi Muda Diharapkan Bisa Jadi Agent of Change
Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, juga Ketenteraman (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, mengatakan, sekolah yang digunakan inklusif merupakan bagian dari hak kemudian kewajiban setiap warga negara. Setidaknya terdapat 3 Pasal dalam pada UUD 1945 yang mana menegaskan kedudukan sekolah bagi setiap warga negara.
Hadi menjelaskan jikalau para pendiri bangsa sudah ada dengan sangat bijak telah terjadi menentukan salah satu tujuan nasional kita yakni mencerdaskan keberadaan bangsa. Kata mencerdaskan mempunyai makna kemampuan untuk mengembangkan kemungkinan dengan cepat belajar dapat menyelesaikan persoalan dan juga tantangan yang dihadapi. “Kecerdasan yang dimaksud tidaklah belaka dimiliki oleh orang tertentu, tetapi menjadi kemampuan sama-sama sebagai satu bangsa,” tegasnya.
