Edukasi Para Gadget Desa, LKPP Gelar Sosialisasi PBJ di area Desa dalam Lingkungan Banyumas
Gragehotels.co.id – Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ketika ini sudah ada semakin inklusif, tak semata-mata dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda), namun juga harus di dalam terapkan di area Desa yang mana memiliki sumber pendanaan dari pendapatan negara.
Untuk itu, pengelolaan pendanaan yang disebutkan perlu didukung oleh pelaku pengadaan yang dimaksud mumpuni.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa eksekutif atau LKPP berikrar tinggi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah tempat termasuk pada proses pengadaan barang/jasa di area desa. Sebab, pengadaan barang/jasa merupakan hulu dari seluruh kegiatan penyelenggaraan yang dimaksud di penyelenggaraannya harus tepat, efektif, serta tentunya akurat. Pada proses pengadaan barang/jasa, apabila tahapan perencanaannya salah maka sebanding halnya dengan merencakan suatu kegagalan.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) pada Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa pada Desa dalam lingkungan Banyumas pada Kamis (29/2/2024) menyampaikan LKPP telah dilakukan mengatur regulasi agar anggaran belanja pemerintah baik APBN/APBD kemudian Dana Desa minimal 40 persennya diprioritaskan untuk Layanan Dalam Negeri (PDN) agar dapat memberikan kegunaan yang mana dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Melalui sistem katalog elektronik, LKPP mewujudkan pengadaan yang digunakan cepat bukan membutuhkan waktu lama, menciptakan operasi pengadaan yang transparan, juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dalam Indonesia,” kata Hendi.
Maka pada rangka menguatkan komitmen seluruh elemen pemerintah tempat terhadap pengadaan barang/jasa yang mana lebih tinggi transparan dan juga akuntabel juga menyokong pengerjaan katalog elektronik, LKPP juga menggalakkan agar SDM PBJ dapat terus meningkatkan kapasitasnya pada mengatur pengadaan barang/jasa serta pelaku usaha di negeri dapat terus meningkatkan kualitas produknya agar mampu berdaya saing.
Untuk itu, LKPP kemudian pemerintahan Kota Banyumas dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa dengan tiga prioritas pemakaian yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia, lalu penanggulangan kemiskinan.
Melalui pemanfaatan sistem katalog elektronik yang dimaksud dikembangkan oleh LKPP, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dimana anggaran belanja pemerintah dapat disalurkan untuk pelaku bidang usaha di negeri lalu Usaha Mikro, Kecil, juga Koperasi (UMKK) yang memasarkan produknya di katalog elektronik yang tersebut dapat berdampak pada perekonomian Indonesia.
