Gragehotels.co.id – JAKARTA – Pendiri Lembaga Survei serta Konsultan Politik Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menghadirkan semua kalangan untuk “move on” setelahnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan juga paslon 03 Ganjar-Mahfud.
“What next? Jawabannya singkat dan juga tegas. Marilah kita move on. Berpolitik yang dimaksud move on akibat tiga alasan,” ujar Denny JA di video orasi yang disebarkannya di area medsos setelahnya mendengar hasil putusan MK dikutip. Selasa (23/4/2024).
Denny mengungkapkan putusan MK yang mana menolak semua gugatan dari pihak Anies-Muhaimin lalu Ganjar Mahfud itu adalah chapter terakhir dari buku lama. Setelah putusan MK, lanjutnya, kita pun memasuki halaman dari buku yang dimaksud baru.
“Politik move on harus kita kerjakan akibat situasi serupa sekali sudah ada berubah. Apalagi pasangan Anies-Muhaimin serta pasangan Ganjar-Mafhud telah menerima hasil MK dan juga mengucapkan selamat berhadapan dengan kemenangan Prabowo-Gibran,” tuturnya.
Denny menegaskan tiga alasan perlunya urusan politik move on. Pertama, koalisi partai yang dimaksud kita kenal selama ini koalisi 01 di area belakang Anies kemudian Muhaimin juga koalisi 03 di area belakang Ganjar Mahfud segera bubar.
Bubar baik oleh sebab itu merek membubarkan diri secara resmi, ataupun bubar secara perlahan melalui waktu. Sejak pilpres 2004, di dalam kebijakan pemerintah Indonesia tak pernah ada koalisi partai yang tersebut kalah yang bertahan panjang.
“Setelah putusan MK, masing-masing partai akan mencari cara, mencari kesempatan untuk survive untuk berkembang pada pemerintahan baru yang dikendalikan oleh presiden yang tersebut menang. Jika gagal bergabung, dia beroposisi, yang dimaksud sangat lemah pada DPR. Sangat jarang partai di area Indonesia yang digunakan secara sengaja memilih beroposisi,” paparnya.
Menurutnya, koalisi partai pemenang pilpres juga akan berubah. Koalisi 02 yang menang di dalam belakang Prabowo Gibran pun akan bertambah lebih tinggi besar. Meski, sekarang ini koalisi partai pro Prabowo-Gibran itu yang didukung oleh Golkar, Gerindra, Demokrat juga PAN belum menguasai kursi DPR di tempat berhadapan dengan 50%.
“Itu hukum besi politik. Koalisi partai ini akan mencari tambahan partai-partai yang tersebut lain agar mereka itu pun majoritas pada DPR. Hanya dengan menguasi mayoritas kursi DPR, dia dapat mengendalikan pemerintahan secara efektif,” terangnya.
