Gragehotels.co.id – JAKARTA – Partai Demokrat ogah meniru Partai Golkar yang dimaksud memohonkan jatah kursi menteri untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy itu mengingatkan hak prerogatif presiden yang mana menentukannya.
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan lalu Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa penetapan menteri di kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden terpilih.
“Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, terhadap partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden,” kata Herman terhadap wartawan dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Awal Minggu (18/3/2024).
Herman meyakini bahwa calon presiden terpilih sudah ada memahami rumusan kabinet yang tersebut akan datang disusun. Nantinya mengenai sikap menteri, kata dia, presiden akan bicara dengan pimpinan partai kebijakan pemerintah pengusung.
“Saya kira Pak Prabowo telah punya rumusannyalah, telah punya rumusannya juga ya sebaiknya memang benar yang menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujarnya.
Untuk Partai Demokrat sendiri, lanjut Herman, ia mengungkapkan pihaknya mengantisipasi tindakan Prabowo. Selain itu, pihaknya masih menanti tindakan dari KPU terkait hasil pemilihan umum yang mana rencananya akan diberitahukan pada 20 Maret mendatang.
“Kalau Demokrat kan kemarin telah saya ungkapkan juga, bahwa sampai pada waktu ini kami masih mengantisipasi tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilihan umum presiden siapa, ditetapkan,” ungkapnya.
“Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio dan juga kriteria, kemungkinan besar juga nanti pada akhirnya langkah ya ada pada tangan presiden terpilihlah,” jelas dia.
Seperti diketahui bahwa Airlangga secara terang-terangan memohonkan jatah 5 kursi menteri di tempat Kabinet Prabowo. Alasannya dikarenakan Golkar menang pada 15 dari 38 provinsi.
Merespons itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa permintaan Airlangga masalah total menteri dapat dibicarakan. Namun, kata Gibran, pihaknya pada saat ini berada dalam fokus pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tersebut akan diinformasikan pada 20 Maret 2024.
“Ya nanti dibicarakan lagi, kami kan sedang fokus dalam tanggal 20. Hasilnya seperti apa,” ucapannya pada waktu diwawancarai pada Balai Daerah Perkotaan Solo, Awal Minggu (18/3/2024).
