Gragehotels.co.id – Usai pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, beredar pemberitaan mengenai beberapa orang petugas Komunitas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimaksud jatuh sakit, rata-rata akibat kelelahan pada menjalankan tugasnya.
Merespon hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa pihaknya siap menjamin biaya pelayanan kondisi tubuh para petugas Pemilihan Umum yang dimaksud sakit sesuai dengan ketentuan yang berlalu.
“Selama yang bersangkutan terdaftar sebagai kontestan JKN aktif, maka biaya berobatnya akan kami tanggung penuh sesuai prosedur. Sebelumnya, kami dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, lalu dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), telah terjadi berupaya meyakinkan seluruh petugas Pemilihan Umum sudah ada menjadi kontestan JKN serta status kepesertaannya aktif. Hal ini supaya merekan memperoleh kepastian pembiayaan juga pelayanan kebugaran apabila mendadak jatuh sakit,” kata Ghufron pada Hari Sabtu (17/2/2024).
Di samping itu, Ghufron menuturkan bahwa pihaknya juga menggalakkan skrining riwayat kebugaran bagi para petugas Pemilihan Umum sebelum pesta dimokrasi dimulai. Menurut Ghufron, pelaksanaan skrining riwayat kemampuan fisik dilaksanakan tidak belaka sebagai antisipasi terhadap kemungkinan risiko kemampuan fisik yang digunakan mungkin saja dialami pada waktu bertugas, melainkan juga sebagai langkah preventif untuk menegaskan keberlangsungan juga kesejahteraan bersatu di proses Pemilu.
“Dengan menjalani skrining riwayat kemampuan fisik sebelum bertugas, para petugas Pemilihan Umum dapat mengetahui kondisi kemampuan fisik merek secara lebih banyak baik juga sanggup optimal pada menjalankan tugasnya nanti. Harapannya, hasil skrining yang disebutkan menunjukkan bahwa semua petugas pada kondisi sehat kemudian siap menjalankan tugas dengan baik, sehingga pelaksanaan pilpres dapat berjalan dengan lancar,” kata Ghufron.
BPJS Aspek Kesehatan juga menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan skrining riwayat kemampuan fisik petugas Pemilu. Hak akses dashboard yang disebutkan juga dimiliki oleh KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, serta juga sanggup diakses oleh penduduk melalui website BPJS Kesehatan.
Hasil skrining riwayat kondisi tubuh dapat dipantau sama-sama lalu menjadi feedback bagi petugas maupun panitia pelopor pilpres untuk mengantisipasi risiko kondisi kondisi tubuh para petugas pemilihan raya dengan mengamati hasil skrining tersebut. Berdasarkan data per 16 Februari 2024, tercatat ada 6.825.437 petugas Pemilihan Umum yang mana telah menjalani skrining riwayat kesehatan.
Dari total tersebut, sekitar 94,17% petugas pemilihan dinyatakan tidaklah berisiko penyakit kemudian 5,83% petugas Pemliu dinyatakan berisiko. Ghufron menjelaskan, bagi petugas Pemilihan Umum yang mempunyai hasil berisiko dan juga status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kondisi tubuh lebih lanjut lanjut di tempat Fasilitas Aspek Kesehatan Derajat Pertama (FKTP) yang bekerja mirip dengan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, keterlibatan BPJS Bidang Kesehatan pada penyelenggaraan pilpres ini merupakan wujud penampilan negara di upaya mengantisipasi hal-hal yang tidaklah diinginkan khususnya yang dimaksud menyangkut proteksi kemampuan fisik para petugas Pemilu.
