Gragehotels.co.id – JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang dimaksud juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata melalui tiket pesawat dengan membentuk Dana Wisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund.
Upaya itu pada waktu ini dinilai justru akan membebani maskapai atau industri, wisatawan bahkan dapat mematikan pariwisata itu sendiri. “Rencana itu (memungut iuran dari tiket pesawat) untuk pada waktu ini jangan dilanjutkan. Waktunya pun tiada pas lalu tidak ada zamannya lagi menambah pungutan-pungutan baru yang tersebut akan menjadi beban bagi lapangan usaha penerbangan, bagi wisatawan atau penduduk maupun bagi pariwisata itu sendiri. Jadi tolong kreatif sedikit, jangan sedikit-sedikit ambil atau mungut dari masyarakat,” kata Evita di area Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Menurut Evita, jikalau iuran ini disetujui maka bukanlah belaka tiket pesawat yang dimaksud makin naik, tapi akan terjadi double pungutan yang dimaksud makin memberatkan wisatawan, apalagi jikalau yang disasar itu adalah wisatawan mancanegara. Sebab sebelumnya sudah ada ada Pungutan Wisatawan Eksternal (PWA) yang mana diberlakukan dalam Bali sejak 14 Februari 2024 dengan memungut Rp150.000 per wisman yang dimaksud berkunjung ke Bali. Belum lagi dengan uang yang dimaksud harus dikeluarkan untuk Visa on Arrival (VoA) Rp500.000 menyusul pencabutan kebijakan bebas visa.
Selain PWA lalu VoA, ada lagi pungutan-pungutan yang dimaksud banyak jenisnya di dalam berbagai destinasi wisata khususnya di dalam setiap objek wisata, termasuk dengan penetapan pajak maupun retribusi yang mana menjadi kewenangan daerah. Kondisi begini, kata Evita, akan menyebabkan wisatawan makin enggan datang ke Indonesia. Kondisi sebaliknya di area negara-negara tetangga yang digunakan menjadi pesaing Indonesia, justru wisatawan dimanjakan dengan berbagai kemudahan, termasuk bebas visa.
“Saya lihat Bali akan makin berat, akibat mereka itu nantinya menerapkan double iuran atau pungutan dari wisatawan yaitu pungutan wistawan asing serta pungutan ini. Itu sejenis sekali tak bagus bagi citra Bali. Saya khawatir pariwisata kita akan makin tertinggal dengan negara tetangga kita,” kata Evita lagi.
Makin tertinggalnya pariwisata Indonesia telah terlihat dari kalahnya Indonesia dengan negara tetangga lain seperti Malaya kemudian Thailand di menarik tambahan sejumlah wisatawan ke pada negeri. Menurut data, wisman ke Indonesia tahun 2023 hanya sekali 11,68 jt orang, sangat tertinggal dibandingkan Tanah Melayu 20,14 jt (kalau dihitung dengan ekskursionis menjadi total 28,9 juta), juga Thailand 28 juta. “Jadi saya benar-benar kuatir, adanya pengutan-pengutan semacam ini justru akan mematikan pariwisata kita.”
Apalagi, sambung Evita, apabila pengunduran iuran seperti ini dijadikan tugas dari maskapai penerbangan atau perusahaan moda transportasi lainnya seperti kapal maupun bus. Pembentukan Dana Perjalanan Berkelanjutan atau Dana Abadi Peluang Usaha Pariwisata ini sendiri belum diketahui dengan jelas apa tujuannya. Jika tujuannya untuk mengupayakan kelestarian lingkungan hidup, maka domainnya harusnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK).
Di masa lalu, menurut Evita, pemungutan iuran seperti ini ditujukan untuk memperkuat iklan kemudian pemasaran pariwisata. Namun itupun akhirnya bubar oleh sebab itu berbagai faktor termasuk lemahnya pertanggung jawabannya lalu efektivitasnya.
“Jadi kalau mau ngotot dana ini harus ada, maka saran saya, tolong di-clear-kan dulu ini tujuannya yang mana jelas seperti apa. Kemudian sumbernya jangan pungutan-pungutan model nebeng-nebeng di area industri, tapi segera belaka pada APBN atau APBD. Itu lebih lanjut jelas pertanggung jawabannya,” sambung Evita
