Nasional

Todung: Gibran Dianggap Tak Penuhi Syarat Cawapres Seharusnya Didiskualifikasi

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan Gibran Rakabuming Raka tak sah di pencalonan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

“Termohon telah lama melakukan pelbagai tindakan yang tersebut tidaklah berdasarkan hukum guna memverifikasi Gibran Rakabuming Raka dapat diterima sebagai calon delegasi presiden,” ujar Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di area Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dia menilai adanya fakta yang disebutkan seharusnya Gibran didiskualifikasi dari pencalonan sebagai cawapres. “Gibran tidaklah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon duta presiden dan juga karenanya telah seyogyanya didiskualifikasi,” katanya.

Kesimpulan itu berdasarkan fakta bahwa pada waktu Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres tertanggal 25 Oktober 2023 dalam mana aturan PKPU No 19 Tahun 2023 masih berlaku secara utuh termasuk ketentuan bagi capres lalu cawapres berusia paling rendah 40 tahun.

“Ironisnya, termohon dengan seenaknya mengabaikan PKPU No 19 Tahun 2023 juga segera menerapkan Putusan MKRI No 90/PUU-XXI/2023,” ucapnya.

Padahal diketahui sebagai termohon yang dimaksud mengundangkan PKPU No 19 Tahun 2023 dan juga termohon berwenang pula mengubah PKPU No 19 Tahun 2023.

“Artinya, tidaklah ada satu alasan pun bagi termohon untuk tak mengubah PKPU No 19 Tahun 2023 guna menyesuaikan isinya dengan Putusan MKRI No 90/PUU-XXI/2023 serta kemudian baru menerapkannya,” kata Todung.

KPU sebagai termohon baru mengubah PKPU No 19 Tahun 2023 pasca pendaftaran Gibran semata-mata untuk menegaskan pendaftaran Gibran dapat dijalankan tanpa hambatan.

Penerimaan Gibran sebagai cawapres tanpa harus mengubah PKPU dikarenakan untuk mengubah PKPU No 19 Tahun 2023 KPU harus berkonsultasi dengan DPR yang digunakan tentunya dapat menyuarakan keberatannya.

“Artinya, apabila PKPU No 19 Tahun 2023 diubah sebelum pendaftaran Gibran ada kemungkinan munculnya hambatan pada proses konsultasi dengan DPR,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button