Nasional

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap Nepotisme Tidak Boleh Ditoleransi, Ini adalah Alasannya

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Tim hukum pasangan calon presiden kemudian perwakilan presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Annisa Ismail membeberkan 3 alasan nepotisme bukan boleh ditoleransi. Annisa menilai nepotisme sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan juga masif (TSM) tak boleh sejenis sekali ditoleransi keberadaannya.

Sebab, hal itu melanggar asas pelaksanaan pilpres khususnya asas bebas, jujur, lalu adil. “Dan karenanya menciptakan pemilihan umum yang tersebut tidaklah berpegang pada nilai konstitusi, padahal pemilihan umum seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan berbagai negara di dalam Malawi, Zimbabwe dan juga Austria,” kata Annisa, Rabu (27/3/2024).

Penyebab kedua, kata Annisa, Undang-Undang Tentang pemilihan mendesain dua jenis pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pemilihan umum serta pelanggaran berdasarkan jenis untuk kebijakan pemerintah uang. “Nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran TSM berdasarkan jenis, yang digunakan artinya keberadaannya sekecil apa pun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM lantaran akibat juga pelakunya menyerupai money politics,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut dia, nepotisme yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna meraih kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran di 1 putaran miliki dampak yang luas. Sebab, hal itu menyebabkan abuse of power yang tersebut terkoordinasi yang mana diadakan oleh instrumen kekuasaan.

“Aparat penegak hukum (APH) dijadikan alat kampanye serta pengontrol massa, kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara, kepala tempat dijadikan kelompok pemenangan lokal yang digunakan mana penolakan akan berujung pada pencopotan juga penyidikan,” ungkapnya.

“Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, dalam mana masing-masing diberikan target bahwa paslon 2 harus mendapatkan tambahan dari 50 persen suara, jikalau tiada maka bantuan sosial tiada disalurkan juga aparat akan memproses merekan secara hukum,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button