Bisnis

Tersangka Dugaan Korupsi PT Timah Tbk Jadi 14 Orang, Duit Negara Rp271 T Ditilep

Gragehotels.co.id – Kasus dugaan korupsi BUMN PT Timah Tbk. (TINS) kembali terungkap pada Hari Jumat (8/3/2024) yang dimaksud lalu. Kejaksaan Agung menetapkan ALW, yang tersebut menjabat sebagai Direktur Operasional pada tahun 2017, 2018, 2021, dan juga Direktur Pembangunan Usaha pada tahun 2019-2020 di area PT Timah, sebagai terperiksa baru di perkara penyelewengan anggaran yang tersebut diduga mencapai Rp271 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana pada keterangan resmi yang dimaksud dikutip Suara.com pada Hari Senin (11/3/2024) mengatakan, ALW diduga terlibat di tindakan hukum korupsi terkait tata niaga komoditas timah di tempat wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022.

Status terperiksa diberikan setelahnya penyidik Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak 139 saksi terkait tindakan hukum korupsi yang dimaksud melibatkan perusahaan tambang timah tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta dikaitkan dengan alat bukti yang dimaksud cukup, Tim Penyidik telah terjadi meninggal status satu orang saksi menjadi Tersangka yakni ALW,” kata Ketut Sumedana terhadap pers, Hari Jumat (8/3/2024). 

Dengan ditetapkannya ALW sebagai tersangka, jumlah keseluruhan terperiksa pada perkara dugaan korupsi terkait timah ini menjadi 14 orang.

Penyidik Kejagung menduga bahwa ALW sama-sama mantan Dirut PT Timah, Riza Pahlevi, dan juga mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra, menyadari bahwa pasokan bijih timah yang tersebut dihasilkan oleh TINS tambahan sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Menurut Ketut Sumedana, hal yang disebutkan disebabkan oleh praktik penambangan liar yang dimaksud meluas dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

ALW bersatu dua terperiksa lainnya yang seharusnya bertindak melawan pesaing, malah menawarkan kerja serupa terhadap pemilik smelter.

Mereka membeli hasil tambang ilegal dengan nilai tukar pada melawan standar yang digunakan ditetapkan oleh PT Timah tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Untuk memfasilitasi kegiatan ilegal tersebut, ALW dengan MRPT juga EE setuju menimbulkan perjanjian seolah-olah ada kerja sejenis sewa-menyewa peralatan pengolahan kemudian peleburan timah dengan para pemilik smelter.

Dampak dari tindakan merekan menyebabkan kerugian bagi negara. Diperkirakan, kerugian negara di persoalan hukum ini mencapai Rp271 triliun menurut perhitungan ahli dari IPB, berdasarkan kerusakan lingkungan yang digunakan terjadi.

Sebagai akibatnya, ALW didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) juga Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ALW tidak ada ditahan oleh penyidik. Hal ini akibat ALW ketika ini sedang ditahan di perkara lain yang tersebut sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Related Articles

Back to top button