Bisnis

Tak Ada Jual Beli Listrik PLTS Atap, YLKI Sebut Kebijakan otoritas Realistis

Gragehotels.co.id – Ketua Yayasan Lembaga Pengguna Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kebijakan pemerintah terkait dengan revisi aturan pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap jadi solusi bagi semua pihak.

Menurut dia, dengan revisi Aturan tersebut, maka negara tiada akan terbebani, tapi warga masih boleh memasang PLTS Atap.

“Ini menjadi win-win solution untuk semuanya. Negara bukan terbebani, juga rakyat yang mana ingin membangkitkan listrik bersumber dari energi baru terbarukan, sanggup masih memasang PLTS Atap,” kata beliau yang digunakan diambil Akhir Pekan (11/2/2024).

Tulus juga menilai revisi aturan yang disebutkan sangat realistis bagi sistem ketenagalistrikan tanah air.

“Keputusan pemerintah perihal PLTS Atap menjadi kebijakan yang digunakan realistis mengingat kondisi empirik sektor ketenagalistrikan ketika ini,” jelas dia.

Baca Juga
Tom Lembong Bongkar Kegagalan Pemerintahan Jokowi: Kelas Menengah Terancam!

Sebagai informasi, sebelumnya pemilik PLTS Atap dapat jual kelebihan pasokan listrik yang tersebut dihasilkan. Melalui aturan revisi ini, skema itu tiada ada sebab aturan ekspor-impor listrik ditiadakan.

“Memang aspek jual beli energi (ekspor impor) di dalam PLTS Atap menjadi klausul yang digunakan diharapkan, bagi pelaku usaha PLTS Atap dan juga juga konsumen. Namun kebijakan itu tiada sangat dekat dengan situasi ketika ini,” kata Tulus

Namun demikian, paparnya, kapasitas listrik yang digunakan dihasilkan oleh PLTS atap baiknya disesuaikan dengan keinginan dari konsumen itu sendiri.

Dengan adanya revisi pada Permen ESDM No. 26/2021, paparnya, langkah ini dianggap sebagai titik awal yang tepat untuk melindungi kepentingan negara di menjaga kedaulatan energi.

Baca Juga
Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian Kabinet Jokowi: Banyak Kegagalan

Tulus meminta, pemanfaatan PLTS Atap lebih banyak sesuai diterapkan pada daerah-daerah yang masih kekurangan listrik. “Saya sarankan, masifikasi PLTS Atap mampu diadakan dalam area yang ketika ini non-oversupply,” imbuh dia.

Selain mengenai revisi Peraturan PLTS Atap, Tulus juga memiliki perhatian pada skema power wheeling yang dimaksud diwacanakan untuk masuk ke pada Rancangan Undang-undang Tenaga Baru kemudian Energi Terbarukan (RUU EBET).

Dia memandang, penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi warga maupun pemerintah jikalau dijalankan.

“Terutama untuk penentuan tarif listrik. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai keandalan pasokan listrik bagi konsumen dari pembangkit EBT yang memiliki sifat intermiten.” pungkas dia.

Related Articles

Back to top button