Nasional

Sylviana Murni Khawatir Terlaksana Dualisme Kekuasaan jikalau Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni menyalahkan keberadaan Pasal 55 ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Ibukota (DJK) bahwa delegasi presiden (wapres) akan segera menjadi pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi yang dimaksud terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), juga Cianjur. Pasalnya, beliau menilai dualisme kekuasaan akan segera terjadi.

Maka itu, menurut dia, pemberian kewenangan wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ harus dipertimbangkan. Hal itu diungkapkan Sylviana pada Rapat Pleno RUU DKJ yang mana dijalankan Badan Legislasi (Baleg) DPR sama-sama Mendagri Tito Karnavian, dan juga perwakilan DPD, Kemenkeu, hingga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

“DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara dengan segera terhadap wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa,” kata Sylviana pada forum rapat.

Ia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dengan wapres. Ia menilai, pemberian wewenangan itu berpotensi timbulkan pecah kongsi antara presiden dengan wapres.

“Agar tiada terjadi dualisme kekuasaan antara presiden juga perwakilan presiden yang digunakan dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya dalam kemudian hari,” kata Sylviana.

Pada dasarnya, kata Sylviana, penugasan untuk wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi negara. “Dan saya yakin ini sudah ada diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi,” ucap Sylviana.

“Saya yakin ini telah diperhitungkan kemudian dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI lalu juga Kemendagri,” tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang dimaksud meliputi Ibukota Indonesia juga kota sekitarnya.

Terkait urgensinya, Tito memperlihatkan persoalan banjir yang tersebut memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang tersebut berada pada dataran tinggi dengan yang mana berada dalam dataran lebih tinggi rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, akibat Ibukota Indonesia lalu kota sekitarnya tak memiliki pembatas alam.

“Kenapa dipimpin wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau hanya sekali dua kementerian cuma pasti akan terkunci. Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi bukanlah eksekutor. Dia hanya saja sinkronisasi, perencanaan, juga evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah tempat masing-masing,” ucap Tito pada diskusi di area Industri Media Center Indonesia Maju, Rabu (20/12/2023).

Dengan diperkenalkan Dewan Aglomerasi, Tito optimistis Ibukota Indonesia bisa saja menjadi kota sektor ekonomi global, seperti New York dalam Amerika Serikat atau Sydney di area Australia. Artinya, nilai lebih besar dari Ibukota Indonesia tidaklah akan hilang bagaimanapun juga sentra politiknya telah lama hijrah ke Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi wewenang khusus yang mana diberikan Ibukota pada draf RUU DKJ yang dimaksud diajukan pemerintah adalah untuk memperkuat Ibukota Indonesia menjadi postur kota global, pusat ekonomi dan juga jasa keuangan,” tegas Tito.

Related Articles

Back to top button