Nasional

Respons Putusan DKPP Soal Pencalonan Gibran, Ketua DPR Puan: Tindak Lanjut Sesuai Aturan

Gragehotels.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan (DKPP) yang tersebut memberikan sanksi terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari lalu enam komisioner lainnya.

Sanksi yang disebutkan terkait pelanggaran kode etik penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon perwakilan presiden pemilihan 2024.

Baca Juga:

Berbeda Kubu dengan Anang Hermansyah di tempat Debat Capres Terakhir, Sikap Aurel Dipuji

Muncul Inisiatif Akademisi Tandingan yang Kritik Jokowi, Dua Tokoh Ini adalah Kuliti Latar Belakangnya: Ngaku Dosen UI Ternyata

Arie Kriting Jadi Saksi Komika Abdur Tolak Jadi Buzzer, Lebih Pilih Dukung Anies Sesuai Hati Nurani

Menanggapi putusan DKPP, Puan hanya sekali memohonkan putusan yang dimaksud ditindaklanjuti sesuai aturan. Tidak ada komentar lebih tinggi lanjut oleh Puan mengenai putusan DKPP.

“Tindak lanjuti sesuai aturan yang tersebut berlaku,” kata Puan di tempat Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berbentuk peringatan tegas keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, juga M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim sama-sama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), juga Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Respons KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) terkait pelanggaran kode etik yang dimaksud dilaksanakan pihaknya mengandung kalimat yang mana paradoksal.

“Putusan yang dimaksud secara materi mengandung kalimat yang dimaksud paradoksal,” ujar Idham, Mulai Pekan (5/2/2024) malam.

Menurutnya, DKPP menyatakan KPU telah melaksanakan tugas menyelenggarakan tahapan pencalonan sesuai konstitusi. Namun, di tempat sisi lain, KPU dinyatakan oleh DKPP tidaklah sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari ditemui awak media usai debat ketiga Pilpres 2024 di area Istora Senayan, Jakarta, Akhir Pekan (7/1/2024). (Suara.com/Dea)
Ketua KPU RI Hasyim Asyari ditemui awak media usai debat ketiga Pilpres 2024 di tempat Istora Senayan, Jakarta, Mingguan (7/1/2024). (Suara.com/Dea)

Adapun pada pertimbangan DKPP pada Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan juga Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, khususnya yang tertuang di halaman 188 pada putusan tersebut, DKPP menilai KPU telah menjalankan atau melaksanakan tugas konstitusional.

Pertimbangan DKPP yang disebutkan berbunyi sebagai berikut, “Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam atas, KPU in casu Para Teradu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pencalonan kontestan pemilihan umum Presiden lalu Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah ada sesuai dengan konstitusi”.

Idham mengungkapkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara hierarki UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam Indonesia.

Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum masih sejak diucapkan serta bukan ada upaya hukum yang tersebut dapat ditempuh. Sifat final di putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

“Dalam pertimbangan pada putusan yang disebutkan DKPP telah terjadi menegaskan bahwa apa yang dimaksud dilaksanakan oleh KPU sudah ada sesuai dengan konstitusi khususnya di proses pencalonan presiden lalu duta presiden,” jelas Idham.

Sementara itu, beliau menuturkan Bawaslu sebagai pihak terkait pada persidangan DKPP telah terjadi menegaskan bahwa pada penerimaan pendaftaran pasangan calon presiden serta perwakilan presiden pemilihan 2024 KPU sudah ada sesuai aturan.

“Perlu kami tegaskan bahwa Bawaslu lah yang mempunyai kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran administratif menyatakan tidak ada ada pelanggaran administrasi,” tegasnya.

Kendati demikian, Idham menyatakan pihaknya sebagai pelopor pemilihan umum akan melaksanakan putusan DKPP tersebut. Hal yang disebutkan sesuai dengan Pasal 458 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Related Articles

Back to top button