Nasional

Rektor UGM Tidak Terlihat pada Petisi Bulaksumur yang tersebut Kritik Jokowi, Bagaimana Sebenarnya Sikap Rektorat?

Gragehotels.co.id – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia tiada terlihat hadir pada waktu banyak sivitas akademika kampus biru itu membacakan ‘Petisi Bulaksumur’ pada Rabu (31/1/2024) kemarin. Petisi yang tersebut berisi tentang kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan oleh para guru besar, dosen, alumni juga siswa si Balairung UGM. 

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi mengungkapkan ketika pembacaan petisi itu tempat Rektor UGM sedang berada di tempat Jakarta. Ova disebut sedang hadir di jadwal Kagama yang telah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari.

“Semua yang mana dijalankan di area UGM itu pasti diketahui oleh Rektor tetapi pada ketika yang sejenis Bu Rektor harus hadir di pertemuan Kagama dalam DKI Jakarta juga itu sudah ada diassign jauh-jauh hari,” kata Andi, hari terakhir pekan (2/2/2024).

Andi memaparkan bahwa acara pembacaan Petisi Bulaksumur itu digagas oleh beberapa jumlah guru besar, tenaga pendidik, dosen, mahasiswa, juga alumni UGM pada Hari Jumat (26/1/2024) lalu. Sementara itu rektorat baru menerima surat resmi kegiatan yang disebutkan sehari sebelum acara berlangsung yakni Selasa (30/1/2024) kemarin.

Disampaikan Andi, Petisi Bulaksumur yang digunakan kemarin dibacakan semata-mata mewakili sebagian elemen kampus saja. Sementara rektorat ketika itu bertindak untuk mewadahi aspirasi elemen-elemen tersebut.

“Karena prosesnya ini begitu cepat juga ini bermula dari elemen-elemen yang dimaksud ada dalam UGM ya kita mewadahi aspirasi dan juga kegundahan teman-teman,” tuturnya.

Sedangkan rektorat UGM sendiri, kata Andi masih berada pada kedudukan netral. karena itu secara kelembagaan perlu beberapa orang proses institusional yang digunakan cukup panjang.

Mulai dari proses bersatu Senat Akademik, Dewan Guru Besar, MWA serta Pimpinan Universitas yang mana di tempat dalamnya adalah Rektor. Termasuk melibatkan seluruh dekan masing-masing fakultas yang ada di area UGM. 

“Kalau dari statement ya ini bagian dari Universitas Gadjah Mada tetapi tidak berarti secara kelembagaan ya sebab kalau secara kelembagaan ada proses tertentu yang tersebut harus dilewati,” ungkapnya.

Andi menambahkan hingga ketika ini belum ada pembahasan tentang hal itu secara kelembagaan. Sedangkan Rektor UGM tak memberi instruksi khusus kemudian pada prinsipnya mempersilakan elemen-elemen kampus itu menyalurkan aspirasinya.

Sebelumnya, puluhan civitas akademika UGM yang mana terdiri dari dosen, siswa dan juga alumnus menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024) sore. Bukan tanpa sebab, merekan gerah dengan kondisi politik, teristimewa tindakan pelaksana negara, termasuk Presiden Joko Widodo (jokowi) di kontestasi urusan politik ketika ini.

Petisi yang tersebut dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar (gubes) Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Diatas mimbar, Koentjoro yang mana ditemani sebagian perwakilan gubes banyak poin penting.

“Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang tersebut mendalam terhadap tindakan banyak pelopor negara di dalam berbagai lini juga tingkat yang mana menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, juga keadilan sosial,” tandasnya.

Menurut Koentjoro, civitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dimaksud juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM. Sebut semata pada tindakan hukum pelanggaran etik pada Mahkamah Konstitusi (MK) juga keterlibatan banyak aparat penegak hukum pada proses demokrasi perwakilan yang dimaksud sedang berjalan.

Selain itu pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat masyarakat pada kampanye. Pernyataan kebijakan pemerintah itu dinilai berbanding terbalik dengan netralitas.

Dalam pembacaan petisi itu turut dihadiri oleh beberapa guru besar pada antaranya Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, juga Wahyudi Kumorotomo.

Lalu ada pula pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar alias Uceng, Kepala Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi, juga Mantan Ketua BEM KM Gielbran M. Noor. 

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button