Gragehotels.co.id – JAKARTA – Pengamat Politik Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa puncak turunnya kualitas demokrasi di dalam Indonesia sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat di cawe-cawe di area pemilihan 2024. Ray menyatakan apabila praktik-praktik penyalahgunaan demokrasi ini dibiarkan, teristimewa melalui pemanfaatan kekuasaan pemerintah, maka para petahana akan terbiasa melakukan segala cara pada kontestasi politik.
“Kalau tidak ada ada suatu mekanisme yang sanggup membuktikan berbagai pelanggaran praktik kekuasaan, kita akan terbiasa nanti dengan para incumbent yang tersebut menggunakan segala macam cara untuk menang di pemilu,” ujar Ray usai pertemuan diskusi Pergerakan Keadilan Rakyat di area Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (3/4/2024).
Ray mengatakan, salah satu penyalahgunaan kelola demokrasi melalui kekuasaan yang disebutkan dimulai dengan politisasi pembagian bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat. Ia mengungkapkan bansos yang disebutkan sekarang sudah ada terbukti memberikan elektabilitas bagi partisipan pilpres tertentu, yang justru merusak kontestasi pemilihan 2024.
“Ini kan jadinya mengganggu prinsip utama dari pelaksanaan pemilihan umum yaitu jujur dan juga adil. Bansos itu kan menjadi contoh efek negatif akibat memberikan elektabilitas bagi calon tertentu dibandingkan calon lainnya sehingga unsur keadilan tidak ada terpenuhi,” katanya.
Oleh oleh sebab itu itu, Ray menilai hak angket menjadi penting untuk diajukan sebagai alat pemeriksa dari praktik kekuasaan yang mana dilaksanakan oleh Presiden Jokowi selama perhelatan pemilihan 2024. Selain itu, mekanisme Mahkamah Konstitusi juga menjadi penting yang mana sanggup membersamai hak angket pada mengontrol kekuasaan pemerintah.
“Jadi hak angket maupun mekanisme persidangan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk melakukan konfirmasi bahwa praktik-praktik yang dimaksud dijalankan Pak Jokowi selama pilpres ini adalah praktik yang tersebut semestinya dihindari,” tegas Ray.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengungkapkan hak angket ketika ini menjadi penting untuk diajukan guna menjadi alat klarifikasi praktik kekuasaan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Luluk menjelaskan ketika ini masyarakat memandang Pemilihan Umum 2024 kurang menjadi wadah aspirasi kedaulatan rakyat.
Luluk menjelaskan hal yang dimaksud ketika hadir di diskusi Inisiatif Keadilan Rakyat (GKR) yang mana dihelat di area DKI Jakarta Pusat pada Rabu (3/4/2024). Ia mengungkapkan PKB telah bersepakat untuk menggalang hak angket agar dapat diajukan di area DPR.
“Guna meninjau praktik kekuasaan pemerintah pada Pemilihan Umum 2024 ini, maka hak angket perlu diajukan guna melakukan konfirmasi prinsip-prinsip adil juga jujur di pemilu,” jelas Luluk di diskusi yang mana dihelat GKR dengan tema ‘Hak angket dihambat, terhambat atau lolos?’.
Selain Ray, narasumber lainnya yang dimaksud turut hadir seperti Politisi PDIP Firman Jaya Daeli, Politikus PKB Luluk Nur Hamidah, serta akademisi UNJ Ubedilah Badrun.
