Otomotif

Produsen Resah Dituduh Produksi Knalpot Brong, Bakal Ada Rumusan Standarisasi

Gragehotels.co.id – Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) dalam Jakarta, Selasa (6/2/2024) menyuarakan keresahan sebab banyak produsen knalpot yang tersebut dituding memproduksi knalpot nonstandar. Dikenal sebagai knalpot brong atau blombongan, item ini menyebabkan kebisingan hingga dirazia aparat Kepolisian.

Dasar hukumnya: pengendara kendaraan bermotor yang dimaksud menggunakan knalpot brong tidaklah sesuai standar SNI dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 285 jo ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) kemudian Pasal 48 ayat (2) lalu ayat (3), dengan denda maksimal Rupiah 250.000 dikarenakan kebisingan suaranya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya sehingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dikutip dari kantor berita Antara, Ketua AKSI Asep Hendro menjelaskan bahwa razia yang mana diselenggarakan untuk menertibkan pemanfaatan knalpot brong belakangan ini justru berdampak untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah atau UMKM produsen knalpot. 

“Kami punya 20 merek juga 15 ribu karyawan yang digunakan pada waktu ini telah dirumahkan,” jelas Asep Hendro.

“Saya berharap segera ada Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk knalpot, sehingga UMKM sektor knalpot dapat kembali seperti semula bahkan sanggup tambahan meningkatkan omzet,” tandasnya.

Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Masduki beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) di dalam Jakarta, Selasa (6/2/2024) [ANTARA/HO-Kemenkop UKM]
Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Masduki beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) di tempat Jakarta, Selasa (6/2/2024) [ANTARA/HO-Kemenkop UKM]

“Standar ini penting bagi para produsen knalpot sebab selama ini item knalpot lokal sejumlah dikesankan sebagai knalpot brong yang tersebut bukan standar juga menyebabkan polusi suara,” lanjut Asep Hendro, mantan atlet sepeda roda dua ternama Indonesia.

“Kami berharap standarisasi atau SNI lalu regulasi terkait knalpot segera diterbitkan untuk menyokong bidang knalpot lokal dan juga UMKM semakin berkembang,” demikian harapan lelaki yang dimaksud prestasinya sebagai atlet sepeda diwariskan untuk anak-anak lelakinya itu.

Menteri Koperasi lalu Usaha Kecil Menengah  atau Menteri Kopetssi serta UKM Teten Masduki mengungkapkan akan bekerja identik dengan lembaga lain untuk mulai merumuskan regulasi serta standarisasi terkait knalpot agar memenuhi SNI sekaligus mengupayakan UMKM produsen knalpot di negeri.

Pernyataan ini disampaikan Teten Masduki ketika bertemu dengan Asep Hendro, Ketua AKSI.

Melalui siaran pers Kemenkop UKM, Teten Masduki mengungkapkan hingga ketika ini memang sebenarnya belum ada aturan baku mengenai knalpot. 

Dari sekian berbagai barang komponen otomotif, baru sembilan yang mana sudah ada bersertifikasi SNI, sementara komponen otomotif lainnya belum ada, termasuk knalpot.

“Kami akan mencoba duduk sama-sama dengan pemangku kebijakan lain seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN), KLHK, Kemenperin, Kemenhub, kemudian Kepolisian RI untuk menyusun standarisasi produk-produk otomotif knalpot, termasuk dengan Kemenhub yang tersebut akan menjadi penghubung dengan Kepolisian,” jelas Teten Masduki pada Rabu (7/2/2024).

Ia mencermati beberapa persoalan hukum pemakaian knalpot yang tersebut mengganggu kenyamanan warga disebabkan belum ada SNI baku terkait knalpot, sebagaimana item otomotif lain yang mana telah dilakukan lebih banyak dulu berstandar SNI.

Untuk itu, regulasi kemudian standar baku terkait knalpot menjadi penting sebab lapangan usaha ini merupakan embrio sektor otomotif yang harus dikembangkan. Pembuatan knalpot miliki prospek sektor ekonomi yang cukup besar dan juga menerima sejumlah tenaga kerja.

Ia menyatakan para pelaku UMKM knalpot harus siap memenuhi regulasi terkait produknya sehingga tidak ada lagi setiap saat menjadi pihak yang dimaksud disalahkan ketika razia knalpot brong dilakukan. 

Regulasi yang tersebut harus dipatuhi termasuk regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) tentang ambang batas kebisingan, juga aturan ini harus dijadikan sebagai acuan bagi bidang untuk memproduksi knalpot.

Dalam pertemuannya dengan Teten Masduki,Ketua AKSI Asep Hendro mengungkapkan bahwa apabila SNI knalpot telah dilakukan terbit, AKSI siap memenuhi standarisasi serta regulasi yang dimaksud menjamin hasil knalpot memenuhi SNI.

Sehingga komoditas knalpot lokal semakin berdaya saing juga memenuhi aturan termasuk ambang batas kebisingan.

Related Articles

Back to top button