Bisnis

Pelaku Usaha dan juga UMKM Tanpa Sertifikat Halal Terancam Denda, Begini Cara Urusnya

Gragehotels.co.id – Para penjual dari PKL hingga UMKM wajib miliki sertifikat halal untuk item yang digunakan merekan jual. Batas waktu untuk memperoleh sertifikat yang disebutkan adalah tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud tercantum di Undang-undang No. 33 tahun 2014 juga peraturan turunannya.

Terdapat minimal tiga kategori produk-produk yang dimaksud harus bersertifikat halal, yaitu makanan kemudian minuman, substansi baku juga tambahan pangan, lalu hasil hasil sembelihan beserta jasa penyembelihannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Sanksi yang tersebut diberikan mampu merupakan peringatan tegas tertulis, denda administratif, hingga pengunduran produk-produk dari peredaran. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud tercantum di Peraturan eksekutif Nomor 39 tahun 2021.

Kementerian Agama menggerakkan pelaku bisnis untuk segera mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal miliki peran penting di mendirikan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, juga meningkatkan daya saing bisnis.

Inilah langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal, yang dimaksud diambil dari situs kemenag.go.id.

  1. Buat akun SIHALAL di tempat ptsp.halal.go.id.
  2. Ajukan sertifikat halal dengan memilih opsi “Self Declare” kemudian masukkan kode fasilitasi.
  3. Verifikasi lalu validasi akan dilaksanakan oleh Pendamping Proses Sistem Halal (PPH).
  4. Dokumen akan diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Keamanan Sistem Halal (BPJPH).
  5. BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
  6. Dilakukan Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  7. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
  8. Unduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Berikut adalah biaya layanan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro lalu Kecil (UMK):

1. Opsi Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Gratis

*) Biaya pendaftaran serta penentuan kehalalan hasil sebesar Rp300.000 akan ditanggung oleh APBD/APBN kemudian prasarana Lembaga Negara/Swasta.

2. Layanan Reguler:

Pendaftaran juga penentuan kehalalan produk: Rp300.000
Biaya pemeriksaan kehalalan komoditas oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000

Related Articles

Back to top button