Gragehotels.co.id – JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) kemudian Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) diprediksi menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua parpol itu akan mendapat simpati rakyat jelang pemilihan gubernur 2024.
Menurut pengamat urusan politik Dedi Kurnia Syah, secara umum tidak ada ada kepastian oposisi pada pemerintahan kita, sehingga ketika Prabowo memimpin, semua parpol potensial merapat. Hal ini cuma tentang pembagian kepentingan.
Namun, membaca situasi ketika ini, di area luar koalisi Prabowo parpol yang dimaksud bisa jadi belaka konsisten pada luar pemerintah adalah PKS juga PDIP. “Satu sisi PDIP terlalu terganggu berada di tempat Prabowo dikarenakan ada SBY juga Jokowi. Sementara, sisi PKS oleh sebab itu memang benar merek tidaklah ada kerugian apabila harus pada luar pemerintah,” ujar Dedi terhadap SINDOnews, Selasa (23/4/2024).
Bagaimana dengan PKB dan juga Nasdem yang dimaksud pada Pilpres 2024 menggalang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar? Dedi menilai kedua partai ini adalah partai pemerintah. “Mudah belaka bagi keduanya untuk bergabung,” kata Dedi.
Lantas, apa belaka keuntungan yang mana diraih PDIP lalu PKS jikalau memilih jalan menjadi oposisi? “Tentu simpati publik, kesan oposisi akan menjadi propaganda untuk pemilihan gubernur 2024, juga ini menjadi sangat strategis apabila semata-mata didominasi oleh dua parpol. Komunitas kontra kekuasaan sanggup semata akan tergiring ke dua partai ini,” pungkas Dedi.
Diketahui, PDIP akan menentukan sikap apakah bergabung ke di pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada dalam luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dimaksud diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang tersebut menyangkut kebijakan strategis partai ke di dan juga ke luar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati pada Rakornas ini, akan diselenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) yang mana insyaallah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang,” kata Basarah dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Awal Minggu (22/4/2024).
Sementara, PKS menanti langkah Majelis Syura apakah akan tetap saja menjadi oposisi atau mengupayakan pemerintah setelahnya putusan sengketa Pilpres 2024 oleh MK. Apa pun langkah Majelis Syura nantinya, PKS memverifikasi akan masih kritis.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, tindakan sikap PKS apakah mengupayakan pemerintah atau tetap memperlihatkan menjadi oposisi masih menanti hasil Majelis Syura. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.
“Karena ranah ini menyangkut ranah yang strategis sesuai AD/ART PKS ini akan diputuskan Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura,” ujar Syaikhu, Selasa (23/4/2024).
