Gragehotels.co.id – JAKARTA – Hilirisasi menjadi salah satu upaya pemerintah guna mendongkrak nilai tambah di tempat pada negeri. Seperti halnya di dalam sektor tambang, proses pengolahan lebih lanjut di dalam sektor migas ternyata juga menawarkan khasiat dunia usaha luar biasa bagi Indonesia.
Terungkap pada catatan ReforMiner Institute, proses pengolahan lebih lanjut juga keberadaan bidang kilang migas tercatat sudah pernah memberikan kegunaan dunia usaha lalu menjadi motor penggerak utama sejak awal pelaksanaan penyelenggaraan di area Indonesia. Keberadaan kilang migas menjadi salah satu alasan pemerintah dapat memberlakukan kebijakan substansi bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digunakan lantas menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi.
“Berdasarkan data juga informasi, pelaksanaan pengembangan lebih lanjut migas yang dimaksud akan dilaksanakan untuk tahun 2025-2040 ditargetkan akan mendatangkan total pembangunan ekonomi sekitar Rp1.053 triliun, yang terdistribusi menghadapi Rp314,71 triliun untuk proses lanjut minyak bumi lalu Rp771,70 triliun untuk pengembangan lebih lanjut gas bumi,” papar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi di catatan tersebut, diambil Rabu (13/3/2024).
Hilirisasi migas yang dimaksud akan dilaksanakan pada 2025-2040 tersebut, beberb dia, diproyeksikan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor moneter Indonesia kemudian stabilitas nilai tukar rupiah. “Pelaksanaan proses lanjut migas diproyeksi akan menghemat penyelenggaraan devisa impor sekitar USD73,30 miliar atau setara dengan Rp1.134 triliun,” tuturnya.
Salah satu bentuk proses lanjut migas adalah lapangan usaha kilang. Menurut Komaidi, sampai pada waktu ini lapangan usaha kilang migas masih berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, jelas dia, lapangan usaha kilang migas miliki keterkaitan dengan sekitar 93 sektor perekonomian pendukung sebagai pemasok input serta dengan 183 sektor sektor ekonomi pengguna yang dimaksud menggunakan hasil produksi dari lapangan usaha kilang.
Peran penting lapangan usaha kilang juga terlihat dari alokasi hasil produksi. Sekitar 67,25 % output lapangan usaha kilang dialokasikan sebagai input atau komponen baku untuk sekitar 183 sektor perekonomian penggunanya. Sementara sekitar 32,75 % output sektor kilang dialokasikan untuk memenuhi permintaan akhir atau konsumsi yang dimaksud tidak ada terkait dengan proses produksi.
Berdasarkan analisis model Input-Output (IO), jelas Komaidi, bidang kilang memiliki total nilai efek pengganda (multiplier effect) perekonomian dari keterkaitan dengan sektor pendukung lalu penggunanya sebesar 9,1604. “Artinya, apabila terdapat tambahan pembangunan ekonomi sebesar Rp1 triliun pada sektor kilang, total faedah perekonomian yang digunakan berpotensi dapat tercipta di seluruh struktur perekonomian
Indonesia adalah sekitar Rp9,16 triliun,” tandasnya.
Dia menambahkan, analisis model IO juga menemukan bahwa sektor kilang migas mempunyai keterkaitan dengan sebagian besar pembentukan hasil domestik bruto (PDB) Indonesia. Bidang pendukung bidang kilang tercatat terkait dengan sekitar 67,48% pembentukan PDB, sedangkan sektor pengguna lapangan usaha kilang terkait dengan sekitar 99,71% pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia. Hilirisasi serta prospek bidang usaha bidang kilang migas pun diproyeksikan masih cukup baik serta besar. Hal itu terkait dengan kondisi pada waktu ini di dalam mana sekitar 70% keinginan petrokimia serta 32% permintaan BBM Indonesia, masih dipenuhi dari impor.
Komaidi menambahkan, pengembangan lebih lanjut migas juga berpotensi memberikan khasiat positif terhadap kinerja keuangan Pertamina juga keuangan negara. Fakta menunjukkan, pendapatan segmen kilang kemudian petrokimia Pertamina pada tahun 2022 dilaporkan sekitar Rp572 triliun. Sementara, sumbangan segmen kilang juga petrokimia Pertamina terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak (PPh 22 Impor, PPN & PPnBM, Bea juga Cukai, juga Pajak Daerah) pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp49,72 triliun.
Mengingat besarnya faedah kegiatan ekonomi proses pengolahan lebih lanjut tersebut, Komaidi menyokong pemerintah untuk merumuskan dukungan kebijakan yang dimaksud optimal untuk pengembangan lapangan usaha kilang dalam Indonesia. “Untuk itu, kebijakan pengembangan kilang pada negara-negara lain seperti melalui pemberian insentif penanaman modal dan juga perpajakan, atau bahkan berperan dengan segera sebagai pelaksana di pengerjaan kilang, kiranya dapat dipertimbangkan untuk diadopsi,” tandasnya.
