Nasional

Namanya Masuk Bursa Ketum Golkar, Bahlil Justru Terseret Kasus Dugaan Suap Izin Tambang Rupiah 25 M

Gragehotels.co.id – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkap ada empat nama yang tersebut sejauh ini masuk bursa calon ketua umum (caketum) Partai Golkar. Keempatnya yakni Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita atau AGK dan juga Bambang Soesatyo.

“Setidaknya santer empat pernyataan yang tersebut muncul di dalam permukaan yang mana akan bertarung dalam forum Munas tahun ini,” kata Bamsoet di tempat gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Hari Jumat (8/3/2024) lalu.

“Ada Pak Airlangga, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, kemudian ada Pak Bahlil, kemudian ada saya,” ucap Bamsoet.

Khusus untuk Bahlil, Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) ini juga berada dalam banyak dikaitkan dengan tindakan hukum dugaan suap izin tambang mencapai Mata Uang Rupiah 25 miliar.

Meski dugaan itu telah dibantah oleh Bahlil, nyatanya tagar pecat Bahlil sempat trending atau sibuk di tempat media sosial X baru-baru ini.

Ramai netizen pada X (dulu Twitter) meminta-minta Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera menghentikan Bahlil dari jabatannya. Pada Awal Minggu (11/3/2023), setidaknya ada ribuan warganet yang tersebut memproduksi kicauan perihal pemecatan Bahlil.

Kemungkinan pemecatan Bahlil itu diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi, Tenaga kemudian Pertambangan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Ia mengajukan permohonan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga hukum terkait turun tangan menindak dugaan perkara tersebut.

“Saya berharap KPK lalu aparat penegak hukum lainnya harus bertindak demi kepentingan negara. Tidak peduli siapapun yang melakukan dugaan tindakan (suap) itu, harus ditindak,” ujarnya.

Pemecatan ini sanggup dijalankan jikalau memang benar Bahlil terbukti bersalah lalu menjadi tersangka.

“Berkaca dari tindakan hukum SYL (eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo), kemudian menteri lainnya, apabila KPK punya alat bukti yang digunakan cukup kemudian jadi tersangka, ia harus dipecat dari Menteri,” kata Fahmy.

Menurutnya, presiden harus berani menegakkan hukum agar tak meninggalkan preseden buruk menjauhi berakhirnya masa kepemimpinan. Apalagi apabila perkara ini benar, maka Bahlil telah dilakukan menyuburkan pertambangan ilegal.

“Karena biasanya, berbagai dari perusahaan yang tersebut legal itu punya banyak jaringan pertambangan ilegal. Itu yang terjadi selama ini. Pertumbuhan tambang ilegal ini-lah yang digunakan merugikan negara,” imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Penanaman Modal atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menyingkap ucapan masalah tudingan memohon upeti untuk pengusaha perusahaan tambang yang mana Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya dicabut oleh pemerintah sebab dianggap tak produktif.

Bahlil menampik keras tudingan yang mana menyampaikan dirinya mengajukan permohonan upeti Simbol Rupiah 5 miliar hingga Rupiah 25 miliar.

“Dari mana itu? Siapa yang dimaksud bilang? Dari mana kabarnya? Lapor ke polisi serta tangkap itu orang,” kata Bahlil disela-sela peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) dalam Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) pekan lalu.

Mantan Ketua HIPMI itu pun mengklaim bahwa ketika ini seluruh perizinan tidaklah dapat dipermainkan dengan pemberian uang pelicin atau amplop.

“Gak bener lah, mana ada. Sekarang urus-urus izin gak boleh ada macam-macam amplop-amplop. Kalo ada yang tersebut kayak begitu, ada yang mengatasnamakan, lapor ke polisi. Kalau gak, lapor ke saya,” ujarnya.

Bahlil sendiri pada waktu ini diduga telah dilakukan melakukan penyalahgunaan wewenang pada pencabutan kemudian perpanjangan izin IUP.

Dari catatan ada sekitar 2.078 Izin IUP yang mana dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari total 5.490 IUP yang tersebut diterbitkan atau hampir 40 persen.

Adapun wilayah izin usaha pertambangan yang disebutkan tersebar di dalam beberapa provinsi antara lain Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta D.I. Yogyakarta.

Kemudian, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara.

Related Articles

Back to top button