Nasional

MK Tunjuk Kuasa Hukum untuk Lawan Gugatan Anwar Usman dalam PTUN

Gragehotels.co.id – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menanggapi gugatan yang tersebut dilayangkan Hakim Konstitusi Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo di tempat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Enny mengaku sudah mengeksplorasi perkara ini dengan para hakim konstitusi lainnya dan juga memutuskan untuk menunjuk kuasa hukum.

“Kami sudah pernah mengetahui isi gugatan yang disebutkan kemudian sudah membahasnya bahwa kami menunjuk kuasa hukum agar hakim MK,” kata Enny untuk wartawan, Kamis (1/2/2024).

Langkah itu dilaksanakan agar para hakim MK, khususnya Suhartoyo selaku Ketua MK, bisa saja fokus menangani perkara pengujian undang-undang sebelum penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

“Kami berharap perkara pada PTUN diputus dengan masih menjaga independensi lalu imparsialitas sebagaimana prinsip di penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di undang-undang 48/2009,” tandas Enny.

Sebelumnya, Anwar Usman menggungat pengangkatan Ketua MK Suhartoyo ke PTUN DKI Jakarta. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.

Anwar memohonkan PTUN agar menunda pelaksanaan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Padahal, kebijakan itu menjadikan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan Anwar yang mana dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lantaran terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Dalam gugatannya ke PTUN, Anwar memohonkan PTUN memerintahkan Ketua MK selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan langkah yang disebutkan selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Menyatakan batal atau bukan sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” demikian isi gugatan Anwar Usman, disitir Kamis (1/2/2024).

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” tambah dia.

Lebih lanjut, Anwar juga mengajukan permohonan PTUN agar mewajibkan Suhartoyo merehabilitasi nama baik lalu memulihkan kedudukannya sebagai Ketua MK.

Sekadar informasi, Anwar Usman dicopot jadi jabatan sebagai Ketua MK melalui sidang putusan MKMK. Sebab, adik ipar Presiden Joko Widodo itu dianggap melakukan pelanggaran etik berat pada memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 yang dimaksud memberikan jalan terhadap keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk forward sebagai calon duta presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 walau belum berusia 40 tahun.

(Sumber:

Related Articles

Back to top button