Nasional

Mendagri Usul Klausul Peralihan Status Ibu Perkotaan Ibukota Ketika Keppres IKN Terbit

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengusulkan agar ada satu klausul yang dimaksud mengatur tentang peralihan status Ibu Daerah Perkotaan DKI Jakarta dihilangkan ketika Keppres IKN terbit. Mendagri mengusulkan agar klausul itu dibunyikan di area RUU Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) maupun UU IKN.

“Kami juga mohon kalau bisa jadi pada UU DKJ ada satu pasal dalam bagian peralihan atau bagian akhir yang dimaksud menegaskan kembali bahwa UU DKJ ini berlaku ketika ibu kota negara pindah ke IKN setelahnya Keppres tentang itu diterbitkan. Sehingga dibunyikan di dalam UU IKN, dibunyikan juga di area UU DKJ,” kata Tito ketika rapat oleno RUU DKJ sama-sama Baleg DPR, Rabu (13/3/2024).

Ia menjelaskan, usulan itu dilayangkan agar tak terjadi polemik hukum. Pasalnya, kata Tito, pembahasan kemudian pengesahan RUU DKJ molor dari ketentuan yang tersebut sudah pernah ditetapkan.

“Sehingga tiada menjadi polemik hukum nantinya oleh sebab itu adanya waktu gap yg mungkin saja bagi beberapa pihak agak terlambat. Harusnya 15 Februari kita harapkan bisa jadi nanti diselesaikan di tempat masa sidang ini dan juga kemungkinan besar di area Paripurna mendatang,” kata Tito.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Lingkup Hukum Dini Purwono menyatakan bahwa sampai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), DKI Ibukota masih masih menjadi ibu kota negara. “Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI DKI Jakarta tetap memperlihatkan sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara,” kata Dini di keterangannya dikutip, Hari Jumat (8/3/2024).

Dini menjelaskan, Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada ketika Keppres diterbitkan. Setelah Keppres yang disebutkan terbit, katanya, maka otomatis DKI Ibukota Indonesia berhenti menjadi ibu kota negara. Namun kapan terbitnya Keputusan Presiden akan tergantung dengan kewenangan Presiden.

“Aturan terkait hal yang dimaksud diatur pada Pasal 41 UU IKN. Bhw sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai wilayah otonom, juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Daerah Perkotaan Ibukota sebagai Ibu Pusat Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan juga dinyatakan tidak ada berlaku,” kata Dini.

Related Articles

Back to top button