Nasional

Mahfud MD: Ucapan Selamat terhadap Presiden Terpilih Lebih Tepat Setelah Putusan MK

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Calon delegasi presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai ucapan selamat terhadap presiden terpilih seharusnya diberikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukanlah berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Secara Yuridis ucapan selamat memang sebenarnya lebih banyak tepat setelahnya ada konfirmasi atau vonis MK,” kata Mahfud melalui akun X miliknya @mojmahfudmd, Hari Jumat (22/3/2024).

Mahfud menjelaskan, pemenang pemilihan raya 2024 bukan ditetapkan oleh kebijakan hasil rekapitulasi KPU, melainkan MK, yang tersebut ditentukan berdasarkan dua cara.

Pertama, ialah konfirmasi, yaitu pemberitahuan MK terhadap KPU bahwa tidaklah ada gugatan pada waktu tiga hari setelahnya kebijakan KPU. “Kedua, vonis yakni putusan final dikarenakan ada gugatan yang dimaksud diperiksa pada sidang maksimal 14 hari kerja,” kata Mahfud.

Cuitan Mahfud itu juga disertai video berisi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.

“Keputusan KPU belum final serta mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok, itu kebijakan KPU masih bisa saja berubah dengan putusan MK, yang digunakan menang jadi kalah, yang tersebut kalah jadi menang. Itulah yang mana menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin?” ujar Jimly.

Secara teoritis, hal yang disebutkan dimungkinkan terjadi. Oleh dikarenakan itu, penetapan pemenang pemilihan umum tak cuma mengantisipasi tindakan KPU secara resmi, namun juga harus menanti langkah MK.

“Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah ada mengonfirmasi atau sudah ada memproduksi putusan, tetap memperlihatkan itu namanya president elect bukanlah presiden Indonesia. Itu baru presiden terpilih. Presiden Republik Indonesia masih Jokowi sampai tanggal 20 (Oktober),” ucap Jimly.

Berdasarkan penjelasan Jimly, kata Mahfud, dapat cuma ada pembatalan hasil pemilu, teristimewa jikalau kebijakan MK berbeda dengan tindakan KPU. “Misal di area Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, Turki, lalu lain-lain,” katanya.

Related Articles

Back to top button