Bisnis

Mahfud MD Janji Tuntaskan UU Publik Adat

Gragehotels.co.id – Calon perwakilan presiden nomor urut 3, Mahfud MD berazam untuk segera mengesahkan Undang-Undang Publik Hukum Adat apabila terpilih kelak.

Hal yang dimaksud ia komunikasikan pada kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang dimaksud diselenggarakan pada Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kota Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mahfud menjelaskan, komitmen perampungan undang-undang yang disebutkan telah lama tercantum tercantum di pejabaran visi serta misi pasangan Ganjar-Mahfud.

“Di di kegiatan yang tersebut dijabarkan dari visi misi Ganjar-Mahfud itu ada satu inisiatif yaitu segera menyelesaikan rancangan undang-undang warga adat,” kata Mahfud ditulis Selasa (6/2/2024).

Mahfud menuturkan, UU yang dimaksud penting untuk melindungi hak adat. Sebab selama ini tidak ada ada hukum adat yang mana tertoreh meskipun tertanam di dalam benak masyarakat.

Perampungan undang-undang ini disebut Mahfud juga berguna untuk melindungi tanah adat dalam berbagai wilayah yang dimaksud kerap dicaplok oleh oknum investor.

Hal yang dimaksud Mahfud jelaskan ketika salah satu pemuda bertanya perihal perampasan tanah adat yang mana terjadi di area Papua.

“Ini nanti yang digunakan akan melindungi secara lebih tinggi tegas hak-hak berhadapan dengan tanah, sebab sebenarnya tanah-tanah adat itu tidak cuma Papua, yang dimaksud banyak diklaim banyak dicaplok oleh investor-investor yang tidaklah jelas. Tetapi di area Riau, dalam Kepulauan Riau, di area Sumatera, di area Kalimantan sebanding sejumlah dan juga itu salah satu kunci utamanya adalah rancangan undang-undang penduduk adat,” jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud berjanji bila terpilih akan mengaktifkan pemerintahan teritorial untuk menciptakan keadilan bagi rakyat Papua. Lewat pemerintahan teritorial, Mahfud menjelaskan bahwa publik Papua sanggup diberdayakan dan juga meminimalisir aksi bersenjata.

“Bukan pemerintahan militer, tapi pemerintahan teritorial itu pemerintahan sipil biasa, berjalan lalu masyarakatnya diberdayakan. Adapun gerakan-gerakan bersenjata yang mana sifatnya liar akan diselesaikan berdasar ketentuan hukum pada bidang penegakan hukum, bukanlah hukum di dalam bidang militer, agar tiada terkesan terjadi militerisme,” jelas Mahfud.

“Dan itu telah disepakati semua rancangan ini sudah ada disepakati, ketika saya menjadi Menko Polhukam tinggal sekarang implementasinya ke depan kita lakukan,” imbuhnya.

Related Articles

Back to top button