Bisnis

Kuota Impor Daging Sapi Harus Sesuai Rekomendasi Kementan

Gragehotels.co.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) diduga melakukan sabotase besaran Neraca Komoditas hasil rapat koordinasi di area Kemenko Perekonomian. Bapanas diduga secara sepihak melakukan sabotase dengan memangkas jumlah impor daging sapi yang dimaksud sudah ada ditetapkan sebesar 400 ribu ton menjadi 147 ribu ton.

Bapanas diduga melakukan sabotase memangkas besar impor daging sapi jelang Ramadhan dan juga Idul Fitri tahun 2024. Pemangkasan besar impor daging sapi yang disebutkan dijalankan Bapanas disaat keperluan rakyat sedang sangat besar.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Perekonomian Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengakui kouta impor ditetapkan pada rakor yang dimaksud dipimpin Menteri Koordinator Sektor Perekonomian RI. Bapanas belaka bertugas mengeksekusi kemudian kouta impor itu harus sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kuota itu ditetapkan pada rakor yang dipimpin Menko Perekonomian. Bapanas yang digunakan mengeksekusi lalu Kemendag,” ungkap dia, ditulis Rabu (7/2/2024).

Khudori menerangkan, di tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, kata Khudori, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.

“Kemendag ngeluarin persetujuan impor. Bapanas penugasan diberikan ke siapa. Ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang neraca komoditas,” papar dia.

Khudori menerangkan, bahwa kouta impor merupakan bagian dari data-data yang mana ada di tempat neraca komoditas. Khudori menjelaskan, di neraca komoditas yang disebutkan termasuk tentang pasokan juga suplai.

“Kouta impor itu adalah bagian dari data-data yang tersebut ada di dalam neraca komoditas. Di neraca itu ada neraca pasokan/suplai (dari produksi domestik serta impor) serta kebutuhan,” ungkap dia.

Dari informasi yang tersebut beredar Kementerian Perdagangan hingga saat ini mengambil sikap untuk tak mengeluarkan ijin impor oleh sebab itu jumlah yang ditetapkan Bapanas menyelisihi hasil Rakor Kemenko Perekonomian.

Sesuai ketentuan, hasil Rakor Kemenko Perekonomian akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian untuk mengeluarkan ijin rekomendasi impor produk-produk hortikulrura (RIPH).

Sedangkan untuk barang sektor harus mendapat rekomendasi Kementerian Perindustrian. Berdasar rekomendasi kementerian teknis itulah, ijin impor mulai dikeluarkan sejak awal Januari tahun berjalan.

“Kemendag tak akan mengeluarkan ijin impor (SPI) jikalau tak sesuai rekomendasi kementerian teknis. Kemendag tak sanggup didikte Bapanas untuk menabrak aturan,” ujar sumber yang dimaksud enggan disebut namanya tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Arief Prasetyo Adi mengutak-atik komposisi jabatan eselon 1 di tempat Kementerian Pertanian sesuai dengan arahan dituduh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri pada waktu memberikan update terkait pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada perkara korupsi di dalam Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Jumat,(2/2/2024) lalu.

Related Articles

Back to top button