Nasional

KPK Minta Kasus Dugaan Korupsi LPEI Dihentikan, Begini Tindak balas Kejagung

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimaksud minta penghentian penanganan perkara dugaan korupsi Lembaga Biaya Ekspor Impor (LPEI).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung diketahui baru menganalisis perkara ini setelahnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan hasil audit dari kelompok khusus.

Atas hal itu, Kejagung mempersilakan KPK melakukan koordinasi dengan penyidik Jampidsus tentang penanganan kasus. Pasalnya, sampai sekarang data dari Kemenkeu masih dianalisa penyidik.

“Silakan teman-teman KPK kalau mau koordinasi, perkara yang dimaksud dimaksud yang mana mana. Kami terbuka serta tak mau ada tumpang tindih penanganan perkara di dalam antara aparat penegak hukum sesuai dengan MoU yang digunakan sudah ada kita sepakati,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, Rabu (20/3/2024).

Ketut menegaskan kalau tindakan hukum dugaan kecurangan (fraud) di tempat LPEI punya sejumlah objek perkara. Maka dari itu, kata dia, belum tentu apa yang mana ditangani KPK dengan Kejagung tumpang tindih.

Ketut mengatakan, sebelumnya pada 2021 Jampidsus sudah menangani tiga perkara di tempat LPEI dengan objek hukum berbeda. Saat ini satu di tempat antaranya sudah inkrah dan juga ada perhitungan kerugian negara dari BPKP. “Sedangkan yang kemarin (diberikan datanya oleh Sri Mulyani) masih dipelajari serta ditelaah,” katanya.

Ketut menambahkan, ada tiga bagian yang mana diaudit juga akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum dari hasil pasukan gabungan Kemenkeu, BPKP, lalu Jamdatun Kejagung. Ketut menambahkan, penyerahan untuk Jampidsus pun baru tahap pertama dengan objek hukum empat perusahaan.

Selain itu, lanjutnya, perkara LPEI bahkan juga ditangani Bareskrim Polri pada objek hukum tindakan pidana umum. Sehingga, Ketut mempertanyakan penghentian yang tersebut mana dimaksudkan KPK. “Jadi kami perlu koordinasi di penanganan perkara ini. Mekanismenya telah ada,” katanya lagi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan fraud debitur LPEI terhadap Kejagung, Senin, 18 Maret 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasukan terpadu, yang melibatkan Kejagung, Kemenkeu, serta Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan (BPKP), ada 4 debitur diduga melakukan fraud dengan nilai outstanding Rp2,5 triliun.

Adapun Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, menuturkan, laporan yang dimaksud merupakan tahap pertama dari hasil temuan. Menurut dia, masih ada temuan tahap kedua dengan nilai outstanding fraud sekitar Rp3 triliun juga melibatkan 6 perusahaan. Sementara, perkara ini ternyata sempat dilaporkan untuk KPK pada Mei 2023.

Related Articles

Back to top button