Teknologi

Kominfo Wacanakan Aturan Baru mengenai Teknologi AI demi Lindungi Hak Cipta Pers

Gragehotels.co.id – Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo) sedang menyoroti efek teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada dunia pers. Pasalnya, sejumlah tindakan hukum pelanggaran hak cipta akibat pemanfaatan program berbasis AI.

Direktur Jenderal Berita lalu Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong menyatakan, keberadaan peraturan perundangan yang dimaksud mengikat secara komprehensif diperlukan agar tak merugikan media massa nasional.

“Kita berharap seperti di tempat Uni Eropa. Di Uni Eropa itu punya UU yang tersebut komprehensif mengatur Teknologi AI dari sisi hak ciptanya, dari sisi pornografi, deep fake-nya kemudian segala sisi. Seperti Omnibus Law-nya AI,” ucap Usman, diambil dari siaran pers Kominfo, Selasa (29/1/2024).

Dirjen IKP menilai, pengaturan komprehensif akan dapat melindungi media-media lokal dari dominasi raksasa teknologi global berkaitan dengan kepemilikan hak cipta.

Lebih lagi ketika ini berbagai aplikasi mobile berbasis Kecerdasan Buatan memonetisasi setiap konten yang diperoleh secara gratis dari media massa. Kondisi itu akan datang memengaruhi penerapan hak cipta yang dimaksud mencakup hak moral dan juga hak ekonomi.

“Sementara karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media diperoleh dengan biaya. Ini adalah problem. Dalam dunia media dan juga ilmiah, kita mengutip satu sumber dan juga kita sebutkan, maka tak dapat menuntut itu. Dan problem ini sebetulnya terjadi pada jaringan digital juga pada hubungannya dengan media,” tutur dia.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong pada waktu ditemui di dalam Kantor Kominfo, Mulai Pekan (11/12/2023). [Suara.com/Dicky Prastya]
Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong ketika ditemui di area Kantor Kominfo, Mulai Pekan (11/12/2023). [Suara.com/Dicky Prastya]

Untuk mengantisipasi persoalan hak cipta, otoritas sedang menyelesaikan pengaturan publisher rights. Namun menurut Usman, masih ada beberapa aspek yang tersebut memerlukan perhatian bersama.

“Saya kira belum tentu juga dikarenakan wadah digital memang benar menggunakan AI. Tetapi perusahaan Teknologi AI belum tentu mau disebut sebagai platform digital digital. Karena itu saya sependapat tadi teman-teman mengungkapkan perlu regulasi yang dimaksud komprehensif,” beber dia.

Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie Setiadi sudah ada mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi kemudian Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial pada 19 Desember 2023 lalu.

Edaran itu memuat tiga kebijakan yaitu nilai etika, pelaksanaan nilai etika, dan juga tanggung jawab di pemanfaatan kemudian pengembangan kecerdasan artifisial bagi perusahaan atau organisasi.

Lewat edaran itu, Kementerian Kominfo menyokong perusahaan atau organisasi yang digunakan menggunakan dan juga mengembangkan Kecerdasan Buatan ini berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut.

“Yang paling penting prinsipnya adalah akuntabilitas serta human centered artinya berpusat terhadap manusia, dikarenakan ada kegelisahan Kecerdasan Buatan ini akan membunuh peradaban manusia,” lanjut Usman.

Usman Kansong mengutarakan, keberadaan Surat Edaran bukan cukup untuk mengatur pemanfaatan teknologi Teknologi AI yang tersebut makin berprogres pesat. Sebab surat edaran adalah panduan etis tiada bersifat memaksa, tidaklah ada hukuman, lalu bersifat sukarela.

Oleh karenanya, ia mengundang insan pers nasional untuk memberikan masukan di penyusunan regulasi yang tersebut lebih tinggi komprehensif.

“Saya mengundang insan pers untuk menggerakkan diperkenalkan regulasi yang dimaksud lebih tinggi komprehensif. Lewat diskusi-diskusi seperti ini, bisa saja melahirkan rekomendasi yang mampu diserahkan terhadap Menkominfo sebagai leading sector di dalam bidang digital,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button