Nasional

Kewajiban Sertifikasi, BPJPH: Harus Cantumkan Keterangan Tidak Halal

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh pemerintahan mulai 18 Oktober 2024 mendatang. Badan Penyelenggara Garansi Barang Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, komoditas yang mana berasal dari komponen yang tersebut tak halal atau nonhalal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.

“Produk nonhalal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dalam Jakarta, Awal Minggu (25/3/2024).

“Seperti misalnya minuman keras, atau makanan berbahan daging babi misalnya, tentu belaka tak kemungkinan besar didaftarkan sertifikat halal, artinya, dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal,” tambahnya.

Lebih lanjut Aqil menjelaskan, oleh sebab itu produk-produk yang dimaksud dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, maka produk-produk yang dimaksud masih dapat diperdagangkan sekalipun pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal telah dimulai pada Oktober 2024 mendatang.

“Namun dengan syarat, produk-produk yang dimaksud diberi penjelasan atau ilustrasi sejelas-jelasnya bahwa item berbahan atau mengandung unsur nonhalal. Misalnya, produk-produk mengandung daging babi diberi keterangan dengan mencantumkan tulisan atau gambar babi dibungkusannya,” jelasnya.

Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 92, bahwa pelaku bisnis yang mana memproduksi komoditas yang mana berasal dari substansi yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidaklah halal. Keterangan tidak ada halal itu dapat sebagai gambar, tanda, dan/atau tulisan yang digunakan dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Selanjutnya, Pasal 93 menyatakan, bahwa komoditas yang berasal dari substansi yang digunakan diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak ada halal merupakan gambar, tulisan, dan/atau nama unsur dengan warna yang dimaksud berbeda pada komposisi bahan, misalnya dengan warna merah.

“Undang-Undang Nomor 33 lalu Peraturan eksekutif Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur bahwa pencantuman keterangan bukan halal sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 dan juga Pasal 93 harus mudah dilihat serta dibaca dan juga tidak ada mudah dihapus, dilepas, lalu dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Aqil.

Prinsipnya kata Aqil, regulasi JPH bertujuan untuk menghadirkan pengamanan serta memberikan kemudahan bagi rakyat bahwa item yang halal itu jelas lalu yang mana nonhalal juga jelas.

“Ini juga membuktikan bahwa sertifikasi halal dimaksudkan untuk pemeliharaan konsumen bagi publik di mengonsumsi atau menggunakan produk,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button