Bisnis

Keppres IKN Sedang Digodok Jokowi, Istana Ungkap Nasib Status Perkotaan DKI Jakarta

Gragehotels.co.id – Nasib status kota Ibukota akan segera ditentukan lewat Keputusan Presiden (Keppres) yang digunakan akan segera terbit di waktu dekat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang telah terjadi bersiap mentandatangani dokumen yang mana ketika ini sedang digodok.

Staf Khusus Presiden Lingkup Hukum Dini Shanti Purwono menegaskan DKI Ibukota masih berstatus ibu kota Indonesia sampai ketika ini. Status ibu kota berubah ke Nusantara jikalau kebijakan presiden (keppres) sudah pernah terbit.

“Jadi ada ketentuan peralihan di UU IKN, yaitu di tempat Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI DKI Jakarta tetap memperlihatkan sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya keppres pemindahan IKN ke Nusantara,” kata Dini terhadap wartawan, Kamis (7/3/2024).

“Kapan persisnya keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya terhadap kewenangan Presiden,” lanjut Dini.

Dini menekankan Nusantara akan efektif menjadi ibu kota ketika keppres diterbitkan. Dengan begitu, otomatis nasib DKI Ibukota Indonesia tidaklah lagi jadi ibu kota Indonesia.

“Intinya, Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada pada waktu keppres diterbitkan. Nah, pada ketika keppres yang disebutkan terbit, maka otomatis DKI Ibukota Indonesia berhenti menjadi ibu kota negara,” ujarnya.

Dini melanjutkan penerbitan Keppres bukan wajib mengantisipasi RUU Daerah Khusus Ibukota (DKJ) diketok. Ia pun menekankan tak ada kekosongan hukum dalam Ibukota Indonesia apabila keppres diterbitkan sebelum RUU DKJ disahkan.

“Hal itu diatur pada Pasal 41 UU IKN. Bahwa sejak ditetapkannya keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai tempat otonom, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Perkotaan DKI Jakarta sebagai Ibu Pusat Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut lalu dinyatakan tak berlaku,” ujar Dini.

“Jadi hanya saja pasal-pasal tertentu belaka di UU DKI Ibukota Indonesia yang tersebut dicabut, tidak keseluruhan UU nya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dini menjamin pemerintah akan mengupayakan agar rentang waktu penerbitan keppres dan juga pengesahan UU DKJ tiada terlampau jauh.

“Namun tentunya timing yang dimaksud pas akan diatur pemerintah, agar tidaklah terjadi jarak waktu yang terlalu sangat antara penerbitan Keppres IKN dan juga penerbitan UU DKJ agar segala sesuatunya bisa saja berjalan dengan rapi,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button