Nasional

Kejahatan Pemilu, Siapa Bertanggung Jawab?

Gragehotels.co.id – Romli Atmasasmita

PERISTIWA kecurangan pemilihan raya 2024 terjadi secara transparan bahkan diketahui Terstruktur, Sistematis, kemudian Massal (TSM). Pintu terdepan mengungkap kecurangan pilpres adalah penyelenggaraan Sirekap untuk menyusun rekapitulasi hasil pemungutan ucapan dalam TPS-TPS dengan harapan hasil penghitungan ucapan secara nasional dapat diketahui dengan cepat serta dipastikan proses rekapitulasi menggunakan sistem teknologi digitalisasi yang mana modern.

Jujur diakui bahwa penghitungan ucapan secara manual mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) daerah-daerah sampai pada tingkat provinsi kemudian Ibu Perkotaan lebih tinggi teliti kemudian akurat akan tetapi memerlukan waktu lama. Sistem pilpres berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 menganut penghitungan pernyataan secara berjenjang di dalam 38 provinsi meliputi lebih banyak dari beratus-ratus ribu TPS di dalam seluruh Indonesia, sehingga dapat diperkirakan tingkat kesulitan yang mana tinggi sampai pada hasil akhir yang menentukan siapa pemenang kontestasi baik pasangan calon presiden/wakil presiden dan juga siapa-siapa yang dimaksud lolos masuk Senayan baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sistem berjenjang dari TPS di tempat kecamatan sampai di area provinsi yang tersebut berjumlah 38 provinsi juga sampai di area KPU Pusat memerlukan tangan-tangan ahli yang terampil, jujur, dan juga cerdas lalu memerlukan waktu yang digunakan tak sedikit. Kecanggihan sistem teknologi digital dapat juga mengakibatkan kesalahan penghitungan suara. Jika kesalahan kecil seperti hitungan 4 menjadi 8 atau 3 jadi 5 hal yang mana wajar menurut Roy Suryo, akan tetapi jikalau kesalahan hitung sampai banyak atau ribuan ucapan tidak ada lagi kelalaian melainkan termasuk kesengajaan alias kecurangan yang digunakan disengaja dan juga dipersiapkan sejak lama.

Dalam konteks doktrin hukum pidana, langkah tindakan yang disebutkan termasuk sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk) yang mana merupakan bentuk kesalahan besar (gross-dolus) serta dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum lima tahun lalu denda maksimum Rp1 miliar. Dalam konteks kriminologi, tindakan yang mana mengakibatkan kerugian materiil lalu immaterial bagi lebih banyak dari seratus korban identik dengan kejahatan berat juga direncanakan/dipersiapkan secara sistematis serta terstruktur dengan dampak secara masif, tidaklah lagi dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa.

Dalam konteks hukum pidana, tindakan sedemikian termasuk langkah pidana permufakatan jahat yang dimaksud melibatkan sekelompok orang termasuk oknum pelopor panitia pemilu. Jika tindakan yang disebutkan melibatkan aparat negara, maka telah terjadi terjadi selain langkah pidana juga penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur di UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khusus ketentuan Pasal 17 jo Pasal 18 dengan ancaman sanki pemecatan serta dipidana.

Merujuk pada doktrin hukum pidana, kriminologi, serta UU Administrasi Pemerintahan tersebut, harus ditemukan siapa yang dimaksud bertanggung jawab melakukan kejahatan pemilihan raya 2024: siapa pelaku perencana atau actor intellectualis, siapa yang mana bergabung juga pada kejahatan pemilihan umum tersebut, siapa yang dimaksud menyuruh melakukan, juga siapa yang tersebut memberikan bantuan pada kejahatan pilpres tersebut.

Seluruh norma regulasi penyelenggaraan pemilu, seketat apa pun yang digunakan terbaca menjadi sirna tiada bermakna lalu mempunyai efek jera yang digunakan efektif apabila kemudian norma larangan dan juga norma sanksi, sengaja dengan maksud atau tidak, dibuat lemah, rata-rata ancaman sanksi paling lama 1 tahun serta pidana denda paling banyak Rp12 juta. Bahkan, masih tercantum ancaman paling lama 6 (enam) bulan dan juga denda Rp2 juta.

Related Articles

Back to top button