Nasional

INA Digital, Mungkinkah Terwujud?

Gragehotels.co.id – BULAN depan atau per Mei 2024 nanti, Indonesia akan mempunyai layanan pemerintah yang dimaksud sangat terintegrasi. Namanya, INA Digital. Presiden Joko Widodo, Awal Minggu (25/3/2024) lalu sudah ada menetapkan deadline agar portal nasional ini benar mulai terwujud meskipun harus bertahap. Pada September 2024, portal nasional ditarget benar-benar beroperasi penuh, setidaknya untuk 9 layanan prioritas. Yakni layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Fakta Indonesia, proses keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, serta SIM online.

Ini tentu kabar baik sekaligus lompatan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Jika ini benar terealisasi, tentu menjadi catatan sejarah. Sebab sejak Indonesia berdiri 78 silam, baru kali ini ada layanan terhadap rakyat yang dimaksud terhimpun di satu genggaman. Bahkan sebagian mungkin saja bisa jadi diadakan cukup pada beberapa sentuhan hanya lewat telepon seluler.

INA Digital ini memang benar diproyeksikan sangat lengkap. Dari urusan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pangan, papan, investasi, hingga pernikahan semua bisa saja dilayani pada satu aplikasi. Dengan layanan ini, penduduk kian mudah seperti untuk urusan bayar kuliah, akses ke rumah sakit, antre periksa dokter, mendapat vaksin atau imunisasi, akses bantuan sosial, urus BPJS, hingga kartu kependudukan. Semua mudah lantaran keseluruhan urusan itu semata-mata bermodal satu kali mengisi data aplikasi, tidak malah berkali-kali seperti yang tersebut selama ini terjadi. Dalam jangka panjang, INA Digital diyakini mampu menghasilkan birokrasi yang digunakan efisien serta efektif, juga mampu mengeskalasi peningkatan ekonomi.

Sederhananya, government technology (govtech) ini adalah satu layanan Indonesia yang mana mengurusi dari sejak kesulitan kelahiran, kehidupan, hingga kematian. Harapan besarnya, semua akan menjadi tambahan praktis, mudah, cepat, hemat anggaran, berkeadilan, juga bebas praktik korupsi.

Namun sejatinya, INA Digital ini pun bukanlah rencana baru-baru amat. Ruh layanan pemerintah yang tersebut terpadu juga mengedepankan transparansi ini sudah ada termaktub di Nawa Cita atau 9 Proyek Perubahan untuk Indonesia yang tersebut diusung Jokowi ketika maju sebagai calon presiden, satu dasawarsa silam. Pada poin 5 Nawacita, pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla bertekad memproduksi pemerintah tiada absen dengan mendirikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud bersih, efektif, demokratif dan juga terpercaya. Pada periode Jokowi-Ma’ruf, satu di tempat antara lima visi besar yang mana diusung juga berisi tentang reformasi birokrasi. Artinya, kesadaran untuk merancang sistem juga tata kelola pemerintah yang mudah diakses telah muncul sangat lama. Jika berpijak dari fakta ini, tentu bisa jadi dikatakan Indonesia justru telat merealisasikan layanan tunggal ini.

Sementara di area belahan negara lain, seperti Swedia, Estonia, layanan tunggal yang digunakan terhimpun di satu perangkat lunak ini telah menjadi hal lumrah. Bahkan pada Asia, China dan juga India adalah pada antara negara berpenduduk besar layaknya Indonesia yang digunakan lebih lanjut dulu menerapkan inisiatif perubahan digital layanan publiknya.

Tapi daripada bukan sejenis sekali, tentu tambahan baik tetap saja memberlakukan aplikasi mobile super ini (super apps) ini walau agak terlambat. Sebab jikalau tak mau bergerak maju, seperti dikatakan Johan Wolfgang von Goethe, filsuf Jerman, maka kegagalan peradaban menjadi risikonya. Bagi Indonesia, dampak yang dimaksud jelas nyata adalah pemerintah pasti belepotan di memberikan layanan publik, anggaran kian membengkak, kemudian korupsi terus hanya merajalela.

Untuk menuju layanan umum yang mana diidealkan diakui tidaklah mudah. Saat ini ada beberapa tantangan yang tersebut dihadapi pemerintah pada mewujudkan layanan tunggal tersebut. Pertama, ketika ini seluruh kementerian juga kembaga (KL) telah dilakukan miliki program layanan. Jumlah perangkat lunak tiap KL beragam. Bahkan ada yang dimaksud mencapai ribuan oleh sebab itu tiap direktorat, kantor perwakilan hingga dalam level unit memulai pembangunan program sendiri-sendiri. Situasi ini tidak ada terelakkan oleh sebab itu memang benar selama ini tak ada regulasi yang kuat juga mengikat untuk mengatur pembuatan aplikasi-aplikasi itu. Pada pada waktu yang dimaksud sama, mereka juga memiliki semangat besar untuk memberikan kemudahan publik mengakses layanan seiring perkembangan teknologi digital pada kurun dua dasawarsa terakhir.

Data di tempat Kementerian Komunikasi serta Informatika RI (Kemenkominfo) menunjukkan, pada waktu ini ada sekitar 27.000 aplikasi mobile yang digunakan dimiliki pemerintah, baik di area tingkat pusat maupun daerah. Pengintegrasian 27.000 program di satu wadah ini tentu bukanlah tugas ringan. Secara teknis, persoalan ini membutuhkan pola pendekatan dan juga kecermatan tersendiri sebab di area belakang merekan ada juga ribuan ahli IT dan juga konselor yang mana merancang sistem jaringan tak seragam. Meski jelas akan jelimet lalu tentu ruwet, namun tidak berarti tanpa ada solusi. Munculnya single sign on (SSO) yang digunakan bernama INA Pass sebagai kunci untuk penghubung ribuan aplikasi mobile itu harus benar-benar bisa saja termanfaatkan dengan baik.

Kedua, pengelola perangkat lunak belum memiliki satu visi. Lumrah ditemui, sebagian pengelola menciptakan aplikasi mobile lebih tinggi oleh sebab itu berbasis serapan anggaran, kepentingan, ego sektoral bahkan gengsi lalu sebagainya. Mestinya, layanan umum benar-benar bertumpu pada publik, agar tercipta interaksi, partipasi, komunikasi aktif, deliberasi serta transparansi. Ketidaksamaan visi ini juga terpotret banyaknya perangkat lunak pemerintah yang digunakan bukan berbasis ekstensi domain go.id, namun com, id, net, web, serta lainnya. Ketika aksi satu perangkat lunak INA Digital dikobarkan, termasuk dikuatkan lewat Peraturan Presiden No 82 Tahun 2023, kesatuan visi ini menjadi biaya mati. Kementerian yang digunakan dipasrahi mengorganisir pada kegiatan ini harus melakukan langkah berani. Tiap program itu harus terkoneksi di area application programming interface (API) atau sistem layanan penghubung pemerintah (SPLP) untuk kemudian disambungkan pada portal nasional. Suka tidak ada suka, mau tidaklah mau, semua pengelola harus rela lalu bekerja di satu frekuensi.

Related Articles

Back to top button