Bisnis

Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Pakar Soroti Maraknya Praktik Tambang Ilegal

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Kasus dugaan aktivitas pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin bisnis pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022 yang digunakan sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI ketika ini menjadi bukti adanya praktik-praktik penambangan bukan berizin atau illegal mining yang digunakan marak terjadi dalam Indonesia.

Pendiri Deolipa Yumara Institut, Kajian Hukum & Psikologi, Deolipa Yumara mengungkapkan, pertambangan ilegal atau penambangan tanpa izin yang digunakan resmi sangat sejumlah ditemukan Indonesia, utamanya di dalam Kalimantan.

“Kondisi memprihatinkan ini belum menjadi perhatian kritis pemerintah maupun pemangku kebijakan. Padahal, dampak akibat tambang ilegal memunculkan kerugian yang besar ditinjau dari berbagai aspek, yang digunakan utamanya adalah kecacatan lingkungan,” kata Deolipa di keterangan tertulis, disitir Mulai Pekan (1/4/2024).

Deolipa pun menyoroti klaim Kementerian Energi lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) yang tersebut telah lama menetapkan sebanyak 1.215 tambang menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dalam Surat Keputusan tentang WPR yang tersebut diberi izin per provinsi telah lama diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu, disebutkan, WPR secara nasional yang dimaksud sudah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektare.

Deolipa menjelaskan, tercatat ada 19 provinsi yang tersebut mempunyai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan jumlah agregat blok kemudian luas yang beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektare, Bangka Belitung (123 WPR) seluas 8.568,35 hektare, Yogyakarta (138 WPR) seluas 5.600,05 hektare, serta Gorontalo (63 WPR) seluas 5.502,42 hektare.

Kemudian Jambi (117 WPR) dengan luas 7.030,46 hektare, Jawa Barat (73 WPR) seluas 1.867,22 hektare, Jawa Timur (322 WPR) seluas 6.937,78 hektare, Kalimantan Barat (199 WPR) seluas 11.848 hektare, Kepulauan Riau (4 WPR) seluas 127,04 hektare, Maluku (2 WPR) seluas 95,21 hektare, Maluku Utara (22 WPR) dengan luas 315,9 hektare.

Lalu, Nusa Tenggara Barat (60 WPR) seluas 1.469,84 hektare, Papua (25 WPR) seluas 2.459,16 hektar; Papua Barat (1 WPR) seluas 3.746,21 hektare, Riau (34 WPR) seluas 9.216,96 hektare, Sulawesi Tengah (18 WPR) seluas 1.407,58 hektare. Berikutnya, Sulawesi Utara (1 WPR) seluas 30,86 hektare, Sulawesi barat (3 WPR) seluas 24,91 hektare, lalu Sulawesi Utara (9 WPR) seluas 335,5 hektare.

Deolipa menyebut, ribuan hektar tambang yang sudah ditetapkan Kementerian ESDM sebagai WPR sebagian besarnya hanya saja tambang pasir serta emas. Di sisi lain, belum ada pemberian izin terhadap wilayah pertambangan rakyat khususnya terhadap tambang rakyat yang dimaksud menambang batu bara atau nikel.

Related Articles

Back to top button