Nasional

Hafid Abbas Minta Pejabat Negara yang mana Terlibat KKN Mundur

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Profesor Hafid Abbas menggerakkan pihak terlibat praktik korupsi , kolusi, kemudian nepotisme (KKN) harus mundur dari jabatan di area pemerintahan.

“Jangan ada musuh pada personifikasi atau siapa pun. Musuh bersatu bangsa ini adalah KKN. Jadi ayo, Kampus bergerak memusuhi siapa pun yang dimaksud ada nepotisme turunkan. Jadi siapa pun yang digunakan berada pada parameter itu, harus mengundurkan diri nggak usah disebut namanya,” kata kata Abbas disitir dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Rabu (20/3/2024).

Menurut Abbas, kampus menganggap siapa pun yang tersebut ada di dalam kekuasaan termasuk Presiden harus mundur jikalau terbukti melakukan praktik KKN.”Bukan cuma presiden, siapa pun,” kata Abbas.

Abbas yang digunakan juga Guru Besar Universitas Negeri Ibukota Indonesia (UNJ) menyampaikan Indonesia seharusnya meniru budaya mundur para pejabat di dalam Jepang. Seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Negeri Sakura yang dimaksud mundur dikarenakan menerima donasi kebijakan pemerintah sebesar Rp5,2 jt dari tetangganya yang mana warga negara Korea Selatan.

Undang-undang di area Negara Matahari Terbit itu, katanya, tak mengizinkan donasi urusan politik dari warga yang tiada berkewarganegaraan Jepang. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Jepun mundur dikarenakan makan bersatu dengan pelaku bisnis besar.

“Ini nggak usah mau membagi-bagi amplop uang segala macam. Itu berapa jt kali harus mundur ini orang. Jadi ini cuma kecil sekali ditraktir makan di malam hari pada suatu restoran menteri di negerinya mundur,” kata Abbas.

Terancam Negara Gagal

Abbas menuturkan, kecurangan Pemilihan Umum 2024 belaka salah satu persoalan dari beberapa jumlah persoalan kebangsaan yang merisaukan komunitas kampus. Dirinya mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tersebut menggolongkan Indonesia sebagai negara terancam gagal (failure state).

“Paling buruk Somalia sudah ada warna merah pada laporan PBB. Indonesia bergerak ke arah sana. Hal ini berbahaya. Kampus mengawasi hal ini tak baik kemudian harus dikoreksi,” katanya.

Abbas mengatakan, ada empat hal yang dimaksud merisaukan komunitas kampus. Pertama, Bank Planet mengatakan Indonesia terancam pecah (bubar) yang digunakan antara lain, akibat diskriminasi yang tersebut sangat ekstrem. Contohnya distribusi tanah pada beberapa jumlah provinsi kalau dihitung jumlahnya bukan satu centimeter lagi untuk penduduk setempat, dikarenakan izin pemanfaatan lahan yang mana diberikan untuk entrepreneur baik pada lalu luar negeri bisa saja dua kali lebih tinggi luas seperti di area Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Tenggara.

Related Articles

Back to top button