Lifefstyle

Enzy Storia Ingatkan Jangan Golput Saat Pemilu, Memang Bisa Dipidana?

Gragehotels.co.id – Enzy Storia mendapat berbagai cibiran dari warganet usai memproduksi cuitan untuk mengajukan permohonan bukan menjatuhkan pasangan calon menjauhi pemilu. Bahkan, Enzy Storia sampai dikira buzzer oleh beberapa warganet.

Meski demikian, Enzy Storia kembali menegaskan kalau dirinya bukanlah buzzer. Enzy Storia justru mengajukan permohonan agar publik tidaklah golput di dalam ketika pemilihan berlangsung. Ia juga meminta-minta publik untuk bisa saja mencari tahu berbagai hal tentang para capres lebih tinggi dalam.

“Jangan golput ya. At least kita pilih yang kata hati lebih banyak baik. Karena kan kita rakyat ya tiada ada kepentingan apapun jadi coba lebih lanjut pintar untuk mencari tahu dari segala lini,” tutur Enzy Storia.

Menurut Enzy Storia, hak ucapan pada ketika pemilihan raya menjadi satu hal yang mana sangat penting. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar penduduk untuk menggunakan hak suaranya.

Enzy Storia. [Instagram]
Enzy Storia. [Instagram]

“Sangat menghargai pilihan teman-teman. Karena setiap paslon punya plus lalu minusnya. Saya sebagai public figure yang digunakan tidak buzzer belaka mampu membantu mengingatkan bahwa hak kata-kata kita penting,” ucap Enzy Storia.

Terkait permasalahan golput yang dimaksud disampaikan Enzy Storia ini memang benar kerap menjadi perbincangan dalam masa mendekati Pemilu. Pasalnya, masih ada beberapa rakyat yang tersebut ragu lalu memilih untuk golput pada pemilihan Februari 2024 mendatang.

Namun, sebenarnya bagaimana hukum dari golput sendiri? Apakah seseorang yang digunakan memutuskan golput melanggar hukum serta dapat dipidana?

Mengutip Hukum Online, golongan putih alias golput sendiri tidaklah dikenal pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tak ada aturan hukum seseorang memutuskan untuk golput.

Namun, apabila maksud dalam di tempat ini adalah memengaruhi orang untuk tidaklah memilih pilihannya, maka ini melanggar hukum. Dalam Pasal 284 UU pemilihan yang tersebut berbunyi:

“Dalam hal terbukti pelaksana juga kelompok Kampanye Pemilihan Umum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk kontestan Kampanye pemilihan raya secara segera atau tak segera untuk:

  1. Tidak menggunakan hak pilihnya;
  2. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Partisipan Pemilihan Umum dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak ada sah;
  3. Memilih Pasangan Calon tertentu;
  4. Memilih Partai Politik Audien pemilihan tertentu; dan/atau
  5. Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur di undang-undang ini.”

Tidak hanya saja itu, orang yang dimaksud mempengaruhi atau mengundang orang lain untuk tiada menggunakan hak pilihnya dapat dipidana berdasarkan UU pemilihan raya sebagai berikut:

Pada Pasal 515 dijelaskan: “Setiap orang yang digunakan dengan sengaja pada pada waktu pemungutan kata-kata menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terhadap pemilih supaya tidaklah menggunakan hak pilihnya atau memilih kontestan pilpres tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya bukan sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda paling banyak Rupiah 36 juta.”

Pasal 523 ayat (3) dijelaskan: “Setiap orang yang dimaksud dengan sengaja pada hari pemungutan pernyataan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terhadap pemilih untuk bukan menggunakan hak pilihnya atau memilih kontestan pilpres tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun lalu denda paling banyak Rupiah 36 juta.”

Dengan demikian, setiap orang bebas berhadapan dengan hak pilihnya masing-masing. Namun, apabila seseorang memengaruhi orang lain untuk tiada memilih, ini termasuk melanggar hukum juga dapat dipidana.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button