Bisnis

DPRD Ibukota Indonesia Minta Perumusan RUU DKJ Oleh DPR RI Dipercepat

Gragehotels.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Ibukota menggerakkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Indonesia (RUU DKJ) guna melakukan konfirmasi fungsi lalu tanggung jawab inti pemerintahan Provinsi DKI.

“Mudah-mudahan anggota DPR-RI yang dimaksud berasal dari area pemilihan Ibukota Indonesia dapat mempercepat proses penyusunan RUU Kekhususan Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI DKI Jakarta Misan Samsuri terhadap media, di dalam Jakarta, pada hari Selasa.

Misan menjelaskan bahwa desakan ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa RUU DKJ menjadi dasar bagi pengelolaan DKI Jakarta juga menegaskan hak juga kewajiban tempat terhadap pemerintah pusat.

Menurutnya, proses perencanaan pembahasan terkesan berjalan lambat teristimewa terkait status Ibukota sebagai Ibu Kota.

Terlebih, ia mengatakan, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum pemilihan raya 2024 sehingga tiada terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Pusat Kota Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan di dalam DPR, bagaimana kemudian DKI Jakarta tidak ada jelas statusnya secara undang undang hingga hari ini,” ucapnya, disitir dari Antara.

Status DKI Ibukota Indonesia tertuang di Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang eksekutif Provinsi DKI Ibukota Indonesia sebagai Ibu Pusat Kota NKRI juga implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan berhadapan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Pusat Kota Negara (IKN).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Ibukota Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Ibukota pada waktu ini masih memegang status Daerah Khusus Ibu Pusat Kota (DKI).

“Ya, RUU DKJ-nya sedang di proses. Jadi, ketika ini Ibukota Indonesia masih tetap saja menjadi Ibu Kota,” ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pada waktu dekat akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pencabutan status Ibukota Indonesia sebagai Ibu Pusat Kota mulai 15 Februari 2024.

“Saat ini, DKI bukan memiliki status, juga itulah yang digunakan menggalakkan kita untuk mempercepat pembahasan RUU DKJ,” kata Supratman.

Related Articles

Back to top button