Nasional

DKPP Jatuhkan Sanksi ke Ketua KPU, Pakar Hukum: Tidak Berimplikasi Konstitusional

Gragehotels.co.id – Sanksi yang diberikan untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP) dinilai tiada berimplikasi secara konstitusional.

Pernyataan yang dimaksud disampaikan Pakar Hukum Tata Negara juga Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid di pernyataan tertulisnya.

“Tidak mempunyai implikasi konstitusional dan juga hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon duta presiden Prabowo Subianto Gibran lalu Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai ‘legal subject’ Pasangan calon Presiden lalu Wakil Presiden adalah konstitusional juga ‘legitimate’,” katanya.

Ia menjelaskan, pada membaca putusan DKPP harus dilihat pada dua konteks yang mana berbeda, yakni status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang digunakan diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di pencalonan partisipan pilpres Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2024.

Kemudian yang dimaksud kedua, pada melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ‘a quo’ tindakan KPU dianggap tak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri menilai bahwa di pertimbangan yuridis putusan DKPP menyatakan pada melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak ada sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

“Artinya, KPU seharusnya segera menyusun rancangan inovasi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Pemilihan Umum Presiden kemudian Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang dimaksud tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik kemudian Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Fahri.

Sebelumnya, DKPP memvonis Ketua KPU Hasyim Asy’ari kemudian enam anggota lainnya melanggar kode etik di menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon delegasi presiden pemilihan raya 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi sebagai peringatan tegas keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, lalu M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Meski begitu, Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tiada memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon delegasi presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang tersebut telah dilakukan diputuskannya yang disebutkan terhadap Hasyim Asy’ari dkk, itu murni perihal kode etik.

Sehingga menurutnya hal yang dimaksud bukan ada kaitannya dengan status Gibran yang sekarang menjadi kontestan pemilu.

“Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni perihal etik, murni mengenai etik pelaksana pemilu,” katanya.

Dia menyatakan tindakan atau vonis dari DKPP itu tak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang dimaksud lainnya. Menurutnya putusan itu pun tiada membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon perwakilan presiden.

“Tidak ada putusan akumulatif dalam DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang dimaksud perihal pengaduan lain ya berbeda, itu aja,” tuturnya. (Antara)

Related Articles

Back to top button