Nasional

Diduga Palsukan Dokumen RUPSLB, Herman Deru kemudian Komisaris Bank Sumsel Babel Dilaporkan ke Bareskrim

Gragehotels.co.id – Eks Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Daru dan juga Komisaris Bank Sumsel Babel (BSB) Eddy Junaidy dilaporkan ke Bareskrim Polri pada perkara dugaan pemalsuan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Laporan yang dimaksud tercatat dengan korban bernama Mulyadi Mustofa serta terregister dengan nomor LP/B/342/X/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Oktober 2023.

Pengacara korban, Yudhistira Atmojo mengatakan, langkah itu dilaksanakan lantaran pihaknya merasa dirugikan akibat adanya aksi pemalsuan dokumen risalah RUPSLB. Adapun pada tindakan hukum ini Herman Daru merupakan perwakilan pemegang saham dari BSB.

“Mempersoalkan mengenai adanya perbedaan pada 2 komoditas Akta Risalah RUPSLB tanggal 9 Maret 2020. Terdapat 2 Akta Risalah dengan tanggal lalu nomor yang mana sama, namun salah satu Akta Risalah menghapuskan nama Mulyadi Mustofa,” kata Yudhistira, di keterangan tertulisnya, Selasa (30/1/224).

Yudhistira menjelaskan, pada RUPSLB tahun 2020 yang disebutkan seharusnya, seluruh partisipan rapat sudah pernah menyetujui juga mengusulkan sosok Saparudin sebagai calon Komisaris Independen Perseroan serta sosok Mulyadi Mustofa sebagai calon Direktur BSB.

Ia menyebut, ketika itu kliennya juga turut diusulkan menjadi calon Direktur BSB oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan selaku selaku pemegang 28.081 lembar saham milik BSB.

Namun, lanjut Yudhistira, nama kliennya yang telah lama diusulkan untuk menjabat sebagai Direktur BSB yang disebutkan justru dihapuskan pada Akta Risalah RUPSLB 2020.

Akibatnya, kedudukan yang digunakan seharusnya diisi oleh Mulyadi pada tahun 2021 justru ditempati oleh orang lain.

Pasalnya, ia menyampaikan di rencana RUPSLB tanggal 12 Januari 2021, tak terdapat pengusulan nama Mulyadi Mustofa sebagai Direktur BSB.

Kondisi itu menurutnya berbanding terbalik dengan langkah RUPSLB tahun 2020 yang mana mengamanatkan agar nama Mulyadi Mustofa diusulkan sebagai Direktur BSB di RUPSLB tahun 2021.

“Hilangnya prospek Mulyadi untuk dicalonkan sebagai Direktur BSB pada RUPSLB. Sehingga tiada menerima prospek penghasilan sebagai Direktur BSB dengan jangka waktu jabatan selama empat tahun,” jelasnya.

Yudhistira menduga dokumen tanpa nama Mulyadi itulah yang dimaksud kemudian disimpan juga digunakan oleh BSB untuk melaporkan kegiatan RUPSLB untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dokumen itu juga yang mana kemudian diduga digunakan oleh pihak BSB untuk melakukan proses fit and proper test terhadap Saparudin yang diusulkan sebagai Komisaris Independen.

Sementara itu, Yudhistira mengatakan, Erzaldi Rosman selaku pihak yang mana mengusulkan kliennya sebagai calon Direktur BSB juga sudah menemui pimpinan OJK Palembang untuk mendiskusikan persoalan tersebut.

Hanya hanya dari pertemuan tersebut, pihak OJK terkesan lepas tangan oleh sebab itu menyampaikan permasalahan yang dimaksud ada harus diselesaikan lewat mekanisme yang mana ada pada BSB.

Yudhistira menyayangkan sikap yang digunakan diambil OJK pada perkara dugaan pemalsuan dokumen RUPSLB tersebut.

Pasalnya, ia menilai OJK tidaklah berperan sebagai pengawas ataupun pendeteksi awal terhadap dugaan tindakan pidana pada lapangan usaha perbankan seperti yang digunakan diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Yudhistira menilai, OJK seharusnya dapat memberikan surat perintah ditulis hingga sanksi pidana terhadap pihak BSB terkait penyelenggaraan dua Akta Risalah RUPSLB yang dimaksud berbeda.

Terlebih, lanjut Yudhistira, dugaan terdapatnya dua Akta Risalah RUPSLB yang tersebut berbeda itu telah dilakukan disampaikan secara secara langsung oleh Gubernur Bangka Belitung. Erzaldi Rosman pada pertemuannya dengan OJK Palembang.

“OJK diduga tidak ada melaksanakan kewenangannya lalu Bank Sumsel Babel diduga tidaklah konsisten pada menggunakan dua Akta yang tersebut berbeda sebab OJK bukan menggunakan kewenangannya melakukan perintah tercatat terhadap Bank Sumsel Babel,” tegasnya.

Selain eks Gubernur Sumsel lalu Komisaris BSB, Yudhistira menyatakan pihaknya juga turut melaporkan 2 orang notaris yang mengurus Akta Risalah RUPSLB.

Dalam laporan itu, merekan diduga melanggar Pasal 49 ayat 1, Pasal 50, Pasal 50A UU Nomor 10 1998 tentang Bank Jo Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, hingga sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut.

“Masih pada proses penyelidikan, sesuai mekanisme peraturan yang mana berlaku, secara prosedural,” kata Trunoyudo, ketika dikonfirmasi Senin.

Ia berjanji, apabila ada perkembangan terkait perkara ini akan segera disampaikan kembali.

“Nanti pada perkembangan proses penyelidikan berikutnya akan kami komunikasikan kembali,” katanya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button