Nasional

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis: Zaman Jokowi Pemberantasan Korupsi Dibunuh!

Gragehotels.co.id – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengomentari skor corupption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) yang digunakan jalan ditempat atau stagnan.

Berdasarkan hasil pengukuran Transparency International Indonesia (TII), IPK Indonesia pada 2023 menorehkan skor 34, dan juga angkanya masih serupa dengan periode 2022.

“Angka 34, itu bilangan bulat yang mana jelek, saya kira sih, pada zaman Jokowi-lah pemberantasan korupsi itu dibunuh,” kata Todung pada waktu menjadi salah satu pembicara di jadwal TII di tempat Hotel JW Marriot, DKI Jakarta Selatan, Mulai Pekan (30/1/2024).

Pada periode pertama Presiden Jokowi, IPK Indonesia disebutnya masih mengalami peningkatan. Namun pada periode kedua, Todung mengawasi upaya pemberantasan korupsi mulai tiada baik.

“Periode kedua pasca revisi Undang-Undang KPK secara sistematis dimatikan. Saya tidak ada mengungkapkan beliau tiada eksis, tapi kewenangan-kewenangan KPK itu dikerdilkan, dipreteli, sehingga beliau bukan sanggup efektif di pemberantasan korupsi,” ujar Todung.

“Kalau misalnya tidaklah ada revisi Undang-Undang KPK, saya yakin IPK kita sudah ada akan naik dari 40, mungkin saja ke 46 atau 48. Nah ini tak terjadi. Saya kira kita akan mencatat pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang dimaksud melemah pemberantasan korupsi,” sambungnya.

Berdasarkan rilis TII, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di area skor 34/100 kemudian menempati tempat ke 115 dari 180 negara.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menyampaikan skor yang tersebut diperoleh yang disebutkan menunjukkan IPK Indonesia mengalami stagnan.

“CPI Indonesia tahun 2023 berada dalam skor 34/100 kemudian berada di tempat peringkat 115 dari 180 negara yang tersebut disurvei. Angka ini 34/100 mirip dengan skor CPI pada 2022,” kata Wawan.

Skor IPK yang dimaksud dinilai Wawan, menunjukkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat. Disebutnya juga akan terus memburuk, dikarenakan minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

“Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan juga terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, inovasi UU MK kemudian munculnya berbagai regulasi yang dimaksud tidak ada memperhatikan nilai-nilai integritas, dan juga tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan,” terang Wawan.

TTI mendesak agar pemerintah kemudian seluruh elemennya menjamin kualitas demokrasi berjalan sesuai harapan warga negara, yang mana berorientasi pada pemberantasan korupsi yang mana berdampak pada kesejahteraan dan juga keadilan sosial.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button