Gragehotels.co.id – Usai pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, beredar pemberitaan mengenai beberapa orang petugas Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimaksud jatuh sakit, rata-rata akibat kelelahan di menjalankan tugasnya.
Merespon hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa pihaknya siap menjamin biaya pelayanan kondisi tubuh para petugas pemilihan yang digunakan sakit sesuai dengan ketentuan yang dimaksud berlalu.
“Selama yang dimaksud bersangkutan terdaftar sebagai kontestan JKN aktif, maka biaya berobatnya akan kami tanggung penuh sesuai prosedur. Sebelumnya, kami sama-sama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), sudah berupaya menegaskan seluruh petugas pemilihan raya telah menjadi kontestan JKN serta status kepesertaannya aktif. Hal ini supaya dia memperoleh kepastian pembiayaan lalu pelayanan kemampuan fisik apabila mendadak jatuh sakit,” kata Ghufron pada Hari Sabtu (17/2/2024).
Di samping itu, Ghufron menuturkan bahwa pihaknya juga menggalakkan skrining riwayat kebugaran bagi para petugas pemilihan raya sebelum pesta dimokrasi dimulai. Menurut Ghufron, pelaksanaan skrining riwayat kemampuan fisik dijalankan bukanlah cuma sebagai antisipasi terhadap prospek risiko kebugaran yang kemungkinan besar dialami pada waktu bertugas, melainkan juga sebagai langkah preventif untuk memverifikasi keberlangsungan dan juga kesejahteraan bersatu di proses Pemilu.
“Dengan menjalani skrining riwayat kemampuan fisik sebelum bertugas, para petugas pemilihan raya dapat mengetahui kondisi kemampuan fisik mereka itu secara tambahan baik serta bisa jadi optimal pada menjalankan tugasnya nanti. Harapannya, hasil skrining yang dimaksud menunjukkan bahwa semua petugas di kondisi sehat dan juga siap menjalankan tugas dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar,” kata Ghufron.
BPJS Aspek Kesehatan juga menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan skrining riwayat kondisi tubuh petugas Pemilu. Hak akses dashboard yang dimaksud juga dimiliki oleh KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, juga juga bisa jadi diakses oleh publik melalui website BPJS Kesehatan.
Hasil skrining riwayat kondisi tubuh dapat dipantau dengan kemudian menjadi feedback bagi petugas maupun panitia pelopor pemilihan umum untuk mengantisipasi risiko kondisi kondisi tubuh para petugas Pemilihan Umum dengan mengawasi hasil skrining tersebut. Berdasarkan data per 16 Februari 2024, tercatat ada 6.825.437 petugas pemilihan yang sudah ada menjalani skrining riwayat kesehatan.
Dari jumlah agregat tersebut, sekitar 94,17% petugas pemilihan raya dinyatakan tidaklah berisiko penyakit juga 5,83% petugas Pemliu dinyatakan berisiko. Ghufron menjelaskan, bagi petugas Pemilihan Umum yang mana memiliki hasil berisiko serta status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kondisi tubuh lebih lanjut lanjut pada Fasilitas Aspek Kesehatan Level Pertama (FKTP) yang digunakan bekerja identik dengan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, keterlibatan BPJS Bidang Kesehatan pada pelaksanaan pilpres ini merupakan wujud diperkenalkan negara di upaya mengantisipasi hal-hal yang dimaksud tidaklah diinginkan khususnya yang digunakan menyangkut pemeliharaan kebugaran para petugas Pemilu.
