Nasional

Benarkah DPR Tolak Pindah ke IKN? Begini Klarifikasi Pimpinan Baleg

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyangkal tak mau pindah ke Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN). Pria yang digunakan akrab disapa Awiek ini pun memberikan penjelasan terkait usulannya agar Daerah Khusus DKI Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislatif atau parlemen.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) ketika mengawasi rapat Panja mengeksplorasi RUU DKJ sama-sama perwakilan pemerintah, Awal Minggu (18/3/2024). “Bukan tiada mau pindah. Jadi untuk tetap memperlihatkan menjaga kesinambungan kesejarahan Ibukota sebagai ibu kota, salah satu aktivitas pemerintah pusat itu harus tetap saja ada pada Jakarta, artinya begini parlemen itu dapat berkantor dua,” kata Awiek untuk SINDOnews, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk waktu-waktu tertentu dapat beraktivitas pada IKN, tetapi dapat juga beraktivitas dalam Jakarta. “Maksudnya seperti itu, supaya kesejarahan tiada hilang,” tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Namun, usulan yang disebutkan ditolak pemerintah. Baleg DPR, DPD, serta pemerintah sudah pernah menyepakati menghadirkan hasil Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKJ) ke rapat Paripurna DPR terdekat.

“Tapi kan kemudian tadi waktu malam rapat panja memutuskan semua lembaga negara pindah secara bertahap, sampai di dalam sana kesiapan sarana prasarananya tersedia, jadi isu itu telah hilang sudah ada selesai dengan diputuskannya RUU tadi malam, usulan itu tak lanjut, tidak ada disetujui,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) bisa jadi menjadi ibu kota legislasi. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) pada waktu mengawasi rapat Panja mendiskusikan RUU DKJ sama-sama perwakilan pemerintah, Mulai Pekan (18/3/2024).

Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Tantangan (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN. Diktum itu menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dijalankan menyesuaikan kesiapan IKN.

Related Articles

Back to top button