Gragehotels.co.id – Pengamat kebijakan masyarakat Agus Pambagio menilai direvisinya aturan main tentang pemakaian PLTS Atap bisa saja menghindari kerugian negara. Menurut dia, kerugian negara terhadap pengaplikasian PLTS Atap ini sempat terjadi di dalam Vietnam.
Adapun, aturan main PLTS Atap ini masih termaktub di Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2021.
“Keuangan negara akan terbebani jikalau aturan yang dimaksud tidak ada direvisi. Contoh Vietnam, gara-gara tak berjalan lancar kemudian merugikan, negara yang disebutkan menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030,” ujar Agus terhadap yang digunakan dikutip, Hari Jumat (16/2/2024).
Baca Juga
Jokowi Sebut Negara Lain Tidak Berikan Bansos Beras Seperti di dalam RI
Agus melanjutkan, keuangan negara akan tergerus ketika negara harus membeli listrik dari PLTS atap.
“Namun dengan adanya revisi yang mana telah disetujui presiden, negara tidak ada jadi buntung sebab skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah terjadi dihapus,” imbuh dia.
Agus menyebut, Indonesia harus berbagai belajar dari Vietnam yang dimaksud APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS Atap. Ketika itu, Vietnam sebagai salah satu negara di tempat Asia Tenggara yang dimaksud gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri.
Diketahui, di tempat Vietnam, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop dan juga hampir 8 GW untuk solar farm. Namun, hal yang disebutkan meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam. Akhirnya Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.
Perlu digaris bawahi, paparnya, persetujuan otoritas terkait dengan PLTS Atap itu menyelesaikan berbagai masalah.
“Terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan PLTS Atap oleh negara,” ucap Agus.
Pada aturan sebelumnya, Agus menjelaskan, negara akan berbagai menanggung kerugian akibat harus mengompensasi kelebihan pemakaian listrik dari PLTS Atap, khususnya yang dipasang di dalam rumah-rumah.
Baca Juga
Menang Quick Count, Saham-saham Milik Konglomerat Pendukung Prabowo-Gibran Terdongkrak Naik
Untuk itu, Agus berharap, revisi aturan yang mana telah terjadi disetujui oleh eksekutif segera diundangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian negara. “Ini penting agar negara tak rugi,” tegas dia.
Selain berbagai hambatan itu, kata Agus, intermintensi atau ketergantungan terhadap cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkit listrik dari tenaga surya. Dengan demikian, kondisi ini mengganggu keandalan listrik sehingga kualitas layanan terhadap penduduk jadi tidak ada maksimal.
Menurutnya, pengerjaan juga pengembangan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan harus berlangsung tanpa menyebabkan dampak yang digunakan berat untuk publik kemudian negara.
“Pada COP28 terakhir pada Dubai, bahkan saya juga belum mengamati negara forward serius menjalankan transisi energi ke EBT. Uni Eropa belaka menyalakan lagi pembangkit listrik batu bara ketika Rusia menyetop gas,” tutup dia.
