Nasional

Bawaslu Klaim Tak Pilah Pilih Pelanggaran Kampanye pemilihan raya 2024

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Ketua Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan beberapa jumlah unsur yang dimaksud termasuk di pelanggaran kampanye pemilu. Kata Bagja, sesuai ketentuan yang ada, unsur itu harus terpenuhi terlebih dahulu agar dugaan pelanggaran sanggup ditindaklanjuti.

“Jadi kemudian harus ada temuan, apabila tak bisa saja memenuhi unsur kampanye maka tak sanggup kami tindaklanjuti. Pertama (unsur kampanye), adanya kelompok kampanye, kontestan pilpres atau juga kelompok pelaksana yang digunakan ditunjuk dengan melakukan ajakan, menawarkan visi-misi, kegiatan lalu atau citra diri,” kata Bagja pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di area Mahkamah Konstitusi, Rabu (3/4/2024).

Bagja juga menjelaskan berdasarkan Undang-Undang (UU) Tentang Pemilu, unsur itu haruslah terpenuhi secara kumulatif. Oleh karenanya pelanggaran berkaitan dengan kampanye sulit untuk ditindaklanjuti secara pidana.

“Semenjak UU ini lahir PKPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari tiga unsur tersebut. Sehingga kemudian apabila ada hl-hal yang digunakan berkaitan dengan kampanye itu agak sulit kemudian untuk ditindaklanjuti ke pada aktivitas pidana pemilu,” tuturnya.

Belum lagi, kata dia, ada perbedaan pandangan pada aparatur penegak hukum terkait aksi pidana pelanggaran kampanye yang dimaksud bisa jadi ditindaklanjuti dengan ketentuan pidana. Dia pun menjelaskan bahwa kepolisian dan juga jaksa menitikberatkan pada materil yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Misalnya di beberapa pasal materilnya terbukti baru sanggup kemudian ditindak pidana, harus ada kejadiannya yang jelas ada faktanya menguntungkan itu baru sanggup ditindak pidana atau delik formil di materil,” ungkap dia.

Namun demikian, ia menyampaikan Bawaslu juga tak sedikit menggerakkan pelanggaran kampanye ke ranah pidana pada pemilihan umum kali ini. Ia mengklaim Bawaslu tak pilih-pilih untuk menegakan aturan.

“Tapi pada beberapa hal persoalan hukum aktivitas pidana juga telah lama berhasil diadakan Bawaslu. Jadi tidak ada benar kalau Bawaslu itu pilih-pilih,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button