Nasional

Ahli Keilmuan Pemerintahan: Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Langgar Etika serta Konstitusi

Gragehotels.co.id – JAKARTA – Ahli Bidang Studi Pemerintahan Bambang Eka Cahya saksi ahli Tim Hukum Nasional Anies Baswedan juga Muhaimin Iskandar (AMIN) mengeksplorasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres berkat putusan 90/PUU-XXI/2023. Hal itu disampaikan Bambang di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

Bambang mengatakan, majunya Gibran sebagai cawapres merupakan sebuah ketidakjujuran serta ketidakadlian pada proses penetapan sebagai cawapres, hal itu bukanlah hanya sekali sekadar melanggar etika tetapi juga pelanggaran konstitusi.

“Catatan saya adalah kerangka hukum pemilihan umum harus dijalani secara konsisten serta tanpa kelalaian juga tidak ada boleh diamendemen di waktu yang dimaksud singkat pada berada dalam proses pendaftaran mengakibatkan inovasi mendasar terhadap peta petisi pemilihan umum 2024,” ucap Bambang di persidangan PHPU, Mulai Pekan (1/4/2024).

Menurut Bambang, masuknya Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan ketimpangan di kompetisi pemilu, serta demokrasi mengalami disfungsi.

“Elektoral UU Pemilihan Umum mestinya tiada diubah ditengah pilpres agar terjadi kesempatan yang digunakan sama. Tidak ada yang mana secara spesifik diuntungkan oleh pembaharuan dadakan tersebut,” kata Bambang.

Bambang menyampaikan diskualifikasi kontestan pilpres tidak hal yang tak mungkin saja terjadi di dalam MK. Bambang menjelaskan beberapa perkara yang pernah dikabulkan pada waktu individu calon bupati didiskualifikasi pada pilkada di area Wilayah Yalimo serta perkara lainnya.

1. MK memutuskan diskualifikasi terhadap calon bupati di putusan sela No. 145/PHP-BUP/XIX/2021 di pemilihan kepala daerah Wilayah Yalimo, dengan mendiskualihkasi sdr. Erdi Darbi juga memerintahkan pemungutan pernyataan ulang di area seluruh TPS

2. MK memutuskan diskualifikasi terhadap pasangan Yusac Taluwo serta Yacob Waremba di tindakan hukum sengketa hasil pilkada kabupaten Boven Digul melalui perkara No. 132/PHP-BUP-XIX/2022. Memerintahkan pemungutan ucapan ulang pada seluruh TPS tanpa melibatkan pasangan calon Yusac Yaluwo serta Yacob Warembe

3 MK memutuskan diskualifikasi terhadap pasangan calon Dinwan Mahmud serta Hartawan di tindakan hukum PPHPU Pikada Bengkulu Selatan dengan Nomor perkara 57/PHPU.D-VII/2008

4. MK memutuskan diskualifikasi terhadap pesangan calon Umar Zunaidi H. serta Irhan Taufik akibat melakukan pelanggaran terukur, yakni tiada memenuhi aturan calon melalui Putusan pemilihan kepala daerah Pusat Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU D-VII/2010.

Related Articles

Back to top button